Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Kehadiran PT Dairi Mineral Prima (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut) dinilai lebih banyak sisi negatifnya. Hal itu terungkap dari survei yang dilakukan Sekretariat Bersama Tolak Tambang. Hasil survei itu diekspos di Potret Cafe dan Resto, Medan, Jumat (25/2/2022). Adapun lembaga yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Tolak Tambang, yakni, Bakumsu, YPDK dan Petrasa.
"Dari hasil survei, menunjukkan bahwa masyarakat setempat belum diberi tahu atau belum cukup mendapatkan informasi mengenai potensi dampak dari tambang DPM. Dialog dan konsultasi bisa dikatakan tidak ada. Persetujuan yang bebas, terlebih dahulu, dan terinformasi (FPIC) belum diberikan, kurangnya informasi yang jelas dan independen membuat hal itu mustahil," kata Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Tongam Panggabean.
Disebutkan Tongam, penelitian dilakukan pada bulan Juli dan 2021 Agustus, ahli tersebut dan 4 asisten peneliti, mengambil sampel survei masyarakat di desa-desa sekitar yang diusulkan DPM. Survei rumah tangga dilakukan terhadap 87 orang, mewakili 4% dari populasi kecamatan Silima Pungga-Pungga, Parongil dan desa-desa terdekat dari Bongkaras, Longkotan, Bonian, Tung Tung Batu, Sumbari, Pandiangan dan Lae Panginuman.
Dari hasil survei, kata Tongam, dapat disimpulkan, orang-orang memiliki kekhawatiran tentang kemungkinan dampak pada lahan pertanian mereka dan pada lingkungan. Para perempuan juga sangat khawatir mengenai potensi dampak kesehatan pada keluarga mereka.
"Orang-orang dari komunitas tersebut juga melaporkan bahwa kurangnya informasi independen, ditambah adanya unsur pemaksaan, mengakibatkan ketegangan sosial dalam masyarakat. Sejumlah besar orang merasa bahwa ini adalah strategi yang disengaja digunakan oleh perusahaan untuk menghindari perlawanan masyarakat terhadap tambang," kata Tongam yang menjadi penanggap ekspos ini.
Penanggap lainnya, Dr Rosramadhana Nasution MSi, menambahkan, kehadiran PT DPM rentan memecah belah masyarakat. Sehingga yang paling baik melihat PT DPM adalah secara ekologis karena merupakan kepentingan bersama.
Sementara penanggap lain Roni Septian Maulana dari Konsorsium Pembaruan Agraria, mengatakan, masyarakat perlu disadarkan bahwa hal yang lebih penting adalah keutuhan lingkungan dan tidak terjebak janji-janji ekonomi semu, bahkan membodohi.