Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Prasetyo Hadi turut menyoroti usul penundaan Pemilu 2024 yang dilempar kolega koalisinya. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra di Komisi II DPR itu menegaskan partainya taat terhadap konstitusi dan aturan terkait pemilu di Indonesia.
Prasetyo menyebut Gerindra juga masih mengamati usulan penundaan pemilu tersebut. Sebab, sebut dia, usulan penundaan pemilu bukan berasal dari proses politik di DPR.
"Masih sebatas wacana saja, bukan melalui proses politik di DPR atau MPR," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).
Politisi yang kerap disapa Pras itu juga mengungkapkan bahwa Gerindra akan mengambil sikap jika usulan tersebut sudah berasal dari proses politik resmi. Pras menyebut sikap yang bakal diputuskan Gerindra juga melalui pertimbangan Ketua Umum mereka, Prabowo Subianto.
"Partai Gerindra akan mengambil sikap apabila memang sudah ada proses politik yang dilakukan terkait wacana tersebut. Tentunya Partai Gerindra akan mendengar pertimbangan dan menunggu keputusan Bapak Prabowo Subianto sebagai ketua umum kami," sebutnya.
Terlebih, Pras menyebut usulan penundaan Pemilu 2024 belum dibahas di tingkat Komisi II maupun DPR. Dia melihat usulan itu hanya ramai dibahas di media massa.
"Dalam negara demokrasi, setiap orang boleh berwacana. Tetapi Indonesia merupakan negara hukum, kita wajib menjunjung hukum dan konstitusi. UUD 1945 tegas mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Undang-undang juga demikian. Kalau masih wacana, tak perlu kita larut pada hal yang belum dibahas," tegasnya.
Ketua OKK DPP Partai Gerindra itu juga mengatakan apabila hanya asal tunda pemilu dan asal perpanjang masa jabatan para pejabat negara tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, maka ada kemungkinan dan berpotensi timbul krisis legitimasi dan krisis kepercayaan.
"Keadaan seperti ini harus dicermati, karena ini dapat menimbulkan konflik politik, berpotensi timbul krisis legitimasi yang bisa meluas ke mana-mana," kata Pras.
Pras mengaku juga telah mendapat laporan dan masukan-masukan dari timnya dan anggota DPRD yang berada di dapilnya, yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo. Menurutnya, konstituennya begitu antusias menyongsong pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, serta pilkada serentak pada 27 November 2024.
"Saya juga telah dilaporkan tim dapil bahwa setelah pengambilan keputusan penetapan waktu pelaksanaan Pemilu 2024, masyarakat siap menyongsong pesta demokrasi dengan gembira agenda besar bangsa 5 tahunan ini. Jadi, jangan buat masyarakat kecewa atas usulan penundaan pemilu ini," kata anggota DPR Dapil Jawa Tengah VI itu.
Ia juga mengajak seluruh pemimpin negeri untuk fokus menyelesaikan problem yang terjadi pada sebagian besar rakyat yang lebih mendesak untuk segera ditangani, bukan gaduh untuk wacana yang tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat.
"Di dapil saya sudah banyak aspirasi masyarakat seperti aturan JHT, kelangkaan minyak goreng, tempe tahu mahal, harga bahan pokok melambung dan segudang permasalahan yang masih dihadapi sebagian besar rakyat kita. Ini jauh lebih penting segera ditangani daripada wacana menunda pemilu. Apalagi pemerintah dan DPR sudah sepakat tanggal pelaksanaan pemilu," papar Pras.
"Marilah seluruh pemimpin negeri, kita fokus menyelesaikan problem masyarakat, bukan gaduh untuk hal yang tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat." tutupnya.
Seperti diketahui, penundaan Pemilu 2024 merupakan usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Usul tersebut lalu disetujui oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Mereka menyuarakan penundaan Pemilu dengan beragam alasan, mulai dari situasi perekonomian negara sedang sulit dan beberapa implikasi lainya. Pandemi yang sedang merebak dan belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. dtc