Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Parapat. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menanggapi usulan para kepala daerah di kawasan dataran tinggi Sumut untuk perbaikan jalan berstatus milik provinsi.
Para kepala daerah mengusulkannya pada Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Sumut 2023 di Kawasan Dataran Tinggi, di Hotel Niagara Parapat, Rabu (16/03/2022).
Gubernur Edy Rahmayadi menampung usulan itu. Ia mengatakan telah diprogramkan proyek pembangunan jalan dan jembatan bernilai Rp 2,7 triliun secara multiyears mulai tahun 2022. Khusus pembangunan jalan rusak, akan ditangani sepanjang 450 km.
Gubernur Edy menyebutkan dari total nilai proyek jalan Rp 2,7 triliun tersebut, sebesar 30% atau Rp 713 miliar di antaranya Untuk kabupaten/kota di kawasan dataran tinggi Sumut, yakni Simalungun, Pematangsiantar, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, Samosir, Toba dan Pakpak Bharat.
"Artinya jalan sepanjang 120,11 km di Kabupaten Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Pematangsiantar, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan, akan diperbaiki pada tahun 2022 dan 2023," jelas Edy.
Untuk wilayah Karo jalan yang diperbaiki yakni sekitar 26,67 km, Dairi 11 km, Pakphak Barat 2,4 km, Simalungun 24,6 km, Pematangsiantar 5,64 km, Toba 14 km, Taput 14,3 km, Humbahas 12,5 km dan Samosir 9 km.
"Inilah untuk kalian semua. Sumut tidak akan bermartabat kalau Dmdataran tinggi tak berbuat," ujar Gubernur Edy Rahmayadi, mantan Pangkostrad itu.
Namun Edy mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala memperbaiki jalan di Sumut. Setahun anggaran perbaikan jalan yang tersedia hanya Rp 300 miliar.
Sementara jalan di Sumut panjangnya mencapai 3.005 km. Dengan anggaran seperti itu, jalan yang dapat diperbaiki tidak akan pernah bisa selesai.
"Kalau satu kilometer menghabiskan Rp5 miliar, berarti kalau uangnya Rp 300 miliar, setahun hanya 60 km, kapan selesainya, maka inilah langkah yang kita lakukan," kata Edy.
Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan jalan Rp 2,7 triliun pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut itu, saat ini masih dalam proses tender.
Dijadwalkan proyek pembangunan jalan terintegrasi dengan metode rancang bangun (design & build) tersebut, mulai dikerjakan pada April tahun ini.
Sebelumnya Bupati Dairi, Eddy KA Berutu, pada Pra Musrenbang RKPD itu mengatakan telah memetakan kerusakan jalan provinsi di wilayahnya. Ia menyebutkan sekitar 81,5 km dalam kondisi rusak parah.
"Dari jumlah itu sekitar 26 kilometer kami mencatat jalan tersebut rusak berat. Kita mohon dukungan provinsi untuk bisa bertahap menyelesaikannya," ujar Bupati Eddy KA Berutu.
Wakil Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan, menyebutkan ada jalan yang terputus sepanjang 10 k. "Jalan ini menghubungkan Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Pakpak Bharat," ujar Oloan Paniaran Nababan.
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, juga menyampaikan usulan perbaikan jalan. Namun ia juga mengeluhkan kurangnya air minum di kabupaten tersebut. "Mereka (masyarakat) selama ini masih minum dari air hujan," ujar Franc Bernhard Tumanggor.