Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendorong Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi mengeluarkan jurus pamungkas dalam mengatasi persoalan minyak goreng di Tanah Air. Jurus pamungkas yang dimaksud, agar Mendag menerbitkan kebijakan larangan ekspor CPO hingga pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang murah.
"Ini usul Pak, mungkin Bapak bisa menggunakan kuncian ini, yaitu stop ekspor CPO. Saya usul agar ini dimasukkan ke dalam kesimpulan rapat. Kalau kepepet harga naik, stop ekspor," kata Andre dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Mendag M Lutfi, Kamis (17/3/2021).
Sebagai wakil rakyat Dapil Sumatera Barat I, Andre mengaku telah mendengar banyak keluhan dari masyarakat terkait harga minyak goreng yang kian mencekik. Menurutnya, kebijakan menutup keran impor CPO merupakan bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan pangan di Indonesia.
"Kalau harga naik kita kunci aja. Orang CPO ini produksi Indonesia. Mana yang katanya ekonomi berdikari, berdiri di kaki sendiri. Mana kedaulatan itu. Ini kita mau berpihak kepada rakyat atau pengusaha," katanya.
Dalam rapat itu, Andre juga mendorong Mendag Lutfi mengumumkan identitas pihak-pihak yang diduga telah melakukan penimbunan minyak goreng. Dia juga meminta Mendag membeberkan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk melawan mafia minyak goreng.
"Banyak laporan masuk ke saya, saat ini barang sudah berlimpah tapi harganya di atas Rp20 ribu. Artinya ini ada penimbun Pak. Sekarang mereka menikmati hasil kebijakan ratas itu. Ini menunjukkan bahwa kita kalah. Komisi VI kalah, DPR kalah, pemerintah kalah. Seharusnya Bapak tegas. Bapak kejar itu mafia-mafia, karena rakyat butuh keadilan," kata Andre.
Dalam rapat itu, Lutfi pun melaporkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri terkait penindakan hukum terhadap mafia pangan terkait kelangkaan minyak goreng. Andre mengatakan, untuk mengurai persoalan minyak goreng ini memang dibutuhkan sikap tegas pemerintah.
"Seharusnya pernyataan-pernyataan seperti ini yang keluar dari mulut Pak Menteri dari tadi. Berita yang beredar saat ini negatif Pak. Mendag menyerah, pemerintah tidak mampu. Bapak seharusnya dari awal tegas sama kita, artinya Bapak sampaikan kepada kami bahwa pemerintah tidak kalah, pemerintah siap melawan mafia, pemerintah siap melaksanakan UU 7/2014 tentang Perdagangan," kata Andre.(dtf)