Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara (Sumut) Delpin Barus mengkritik pernyataan Romo HR Muhammad Syafii yang dinilai mendiskreditkan pemerintah. Pernyataan Romo itu dilontarkan dalam sebuah acara di Kabupaten Sedang Bedagai (Sergai), Sumut, sebagaimana dimuat di akun fb Riski Center 15 Maret 2022.
“Beliau itu wakil rakyat, harusnya berbicara memakai etika dan tidak asal, mentang-mentang megang mikrofon terus cakap gak karuan hanya berharap tepuk tangan,” ujar Delpin Barus, Minggu (20/3/2022).
Menurut Delpin, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra itu telah melontarkan perkataan yang mendeskreditkan instansi resmi pemerintah. Ia menilai mantan anggota DPRD Sumut itu tidak paham kalau Satpol PP itu instansi pemerintah yang keberadaannya diatur dalam undang-undang.
"Bupati tidak asal membentuk, sedangkan dalam menjalankan tugas bupati dan Satpol PP tentu telah mempertimbangkan azas manfaat bagi masyarakat banyak, bukan sekadar menyenangkan segelintir orang,” ungkap Delpin.
Delpin balik menyindir Romo yang selama menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumut 1 tidak pernah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Sergai. Dana aspirasinya pun nol rupiah dan saat banjir di Sergai beberapa waktu lalu, yang bersangkutan entah dimana.
Dia tak datang beri bantuan kepada pemilihnya, sehingga tak layak mengkritik Pemkab Sergai, terlebih lagi Gerindra merupakan partai pengusung jargon DAMBAAN saat Pilkada lalu, kata Delpin yang pernah tiga periode menjadi anggota DPRD Sergai ini.
"Masyarakat harus dicerdaskan melalui edukasi-edukasi politik yang cerdas dan membangun. Bukan malah membuat masyarakat bodoh. Kalau begini kapan negara kita mau maju. Tolong Romo kalau cakap jangan menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingan politik pribadi, melainkan harus menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingan seluruh tumpah dan darah rakyat Indonesia,” pungkas Delpin.
Melengkapi informasi di video berdurasi 31 detik itu, Romo mengkritik kebijakan dalam menertibkan pedagang oleh Satpol PP. Dalam video itu Romo mengatakan, misalnya menegakkan hukum, membuat ketertiban dengan memukuli pedagang, merusak dagangan itu pengkhianat Pancasila. Jadi kalau Satpol PP yang melakukan itu, Satpol PP perlu diajari Pancasila, kalau yang memerintahkannya bupati, bupati perlu diajari Pancasila.