Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Edy Rahmayadi dengan jabatannya saat ini sebagai Gubernur Sumatera Utara, adalah seorang pejabat politik. Begitu juga dengan wakilnya, Musa Rajekshah, atau yang akrab disapa Ijeck, adalah orang politik karena statusnya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut.
Namun walaupun demikian, Edy Rahmayadi tegas melarang para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut terlibat dalam politik praktis.
Penegasan itu disampaikannya saat melantik pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur, Selasa (22/03/2022).
"Yang terakhir saudara-saudaraku, saya menegaskan kepada kalian, saya minta maaf, kalau ini kau langgar, saya akan berhentikan kalian. Saya tidak ijinkan kau, kalian, mengikuti politik praktis, walaupun saya sebagai pejabat politik" tegas Edy.
Ia menjelaskan ASN punya hak yang bebas dan rahasia dalam menentukan pemimpinnya kelak. "Ini saya wanti-wanti kepada kalian, jangan kalian salahkan kalau kalian saya hentikan dari ASN karena itu Undang-undang," tegasnya lagi.
Menurut Edy, lebih baik para ASN bekerja saja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. "Saya ingatkan ASN tidak saya ijinkan untuk mengikuti politik-politik praktis. Kau laksanakan saja tugas pokokmu, itu sudah masuk surga kau nanti," sambungnya.
Instruksi tegas larangan ASN berpolitik praktis itu disampaikan Edy, bukan tak beralasan. Ia mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa orang ASN mendekati dirinya, meminta jabatan dan menjanjikan ikut dalam tim sukses.
"Nggak ada urusan sama kau tim sukses. Pada waktunya kalian nanti harus memilih, di bulan November tahun 2024 kau buka Luber di situ, kau di dalam satu bilik, tak boleh ada yang tau kau milih siapa, hanya Tuhan dama kau yang tau, jelasnya.
Tak hanya itu, Gubernur Edy tak mau ASN diseret kesana-sini, baik untuk kepentingan perorangan maupun kelompok. Jika itu didapatinya, ia akan menjatuhkan sanksi tegas.
Kepada wartawan usai pelantikan, Edy menjelaskan lebih lanjut larangan ASN berpolitik praktis. Selain karena sudah ada beberapa ASN mendekatinya, juga karena dalam waktu dekat sudah memasuki waktu-waktu politik.
"Dijaga, inikan sudah mulai masuk waktu-waktu politik bentar lagi ini bulan juni lah, itu orang dah sibuk berbicara itu. Berbicara siapa caleg siapa presiden, Itu pasti," kata Edy.
Mantan Pangkostrad itu menyebutkan dari 28.000 jumlah ASN di Pemprov Sumut, pasti ada yang senang dengan mobilisasi. Meski Edy sendiri mengaku butuh dukungan ASN, namun ia ingin kembali menegaskan ASN harus netral dalam politik.
"Ketahuan pecat, nanti buktikan aja. Inilah ada kalian media, kalau monitor, ada aja yang begitu kalian sampekkan ke saya. ASN itu haram hukumnya berpolitik," pungkas Edy.