Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kepala daerah lebih banyak mengarahkan produk UMKM untuk masuk ke dalam program pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau perlu, lebih banyak UMKM masuk ke dalam E-Katalog LKPP. Namun menurutnya, selama ini banyak sekali keluhan dari pejabat instansi pemerintah yang mau menggunakan produk UMKM namun terbentur sertifikasi. Produk yang mau dipakai atau yang mau direkomendasikan masuk ke E-Katalog tak punya sertifikat SNI.
"Urusan yang sering dikeluhkan ke saya itu, sulit ini pak SNI-nya. SNI ini barang apa toh? Sertifikatnya sulit pak, sertifikat apa lagi toh ini? Barang kita sendiri kok, permudah itu buat sederhana," ungkap Jokowi saat memberikan arahan di acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).
Soal keluhan sertifikasi SNI, Jokowi pun meminta secara langsung kepada badan yang menerbitkan SNI agar mempermudah syarat pembuatannya kepada UMKM. Menurutnya, proses pembuatan SNI harus sederhana, murah, dan tak perlu ada pungli yang membuat pelaku usaha bayar sana sini.
"Ada Kepala Badan ndak sih yang keluarin SNI di sini? Buat sederhana, jangan ruwet, mahal lagi, bayar sana bayar sini. Kapan UMKM punya SNI kalau digituin. Dipermudah biar semua bisa masuk ke E-Katalog," pinta Jokowi.
Bila dipermudah, pelaku usaha UMKM pun makin semangat untuk memproduksi barang-barangnya karena ada jaminan pasar lewat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaku usaha bisa menambahkan kapasitas produksinya dengan cara menambah investasi dan tenaga kerja. Pergerakan ekonomi pun bisa berjalan.
"Kalau semua semangat begini, UMKM kita senyum semua di sini. Mereka jadi mau tidak mau investasi mesin lagi untuk menambah kapasitas, kenapa? Karena ordernya ada. Ini captive," kata Jokowi.
Dengan produk UMKM pun, pemerintah bisa mengurangi impor. Jokowi sempat gregetan saat mengetahui banyak sekali belanja barang dan jasa pemerintah ternyata untuk produk impor. "Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor. Gimana ini saya kadang kan aduh. Gregetan saya," tegas Jokowi.
Jokowi memaparkan di kementerian dan lembaga pusat pemerintah saja ada anggaran belanja pengadaan barang dan jasa besarnya sampai Rp 526 triliun. Sementara itu di pemerintah tingkat daerah sebesar Rp 535 triliun, lalu di BUMN mencapai Rp 420 triliun.
Namun, saat ini kebanyakan anggaran-anggaran tersebut mengalir ke luar negeri untuk membeli produk impor. Di sisi lain, bila uang sebanyak itu dibekukan produk dalam negeri maka geliat ekonomi di dalam negeri bisa bergerak.
Jokowi menjelaskan anggaran sebesar ratusan triliunan itu, apabila 40%-nya saja digunakan untuk membeli produk lokal buatan dalam negeri bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi secara nasional. Besarnya mencapai 1,5-1,7% dari anggaran pemerintah daerah dan pusat, dan dari anggaran BUMN sebesar 0,4%.(dtf)