Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Taput. Sinergitas Anggota DPR RI Fraksi Golkar Lamhot Sinaga dengan Komite Badan Pengatur hilir minyak dan gas bumi (BPH MIgas) menggelar sosialisasi capaian kinerja dan penyuluhan regulasi BPH Migas 2022.
Dalam acara sosialisasi turut hadir sebagai pembicara Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra, Sales Area Manager MOR I PT Pertamina Patra Niaga Agung Nurhananto Putro dan puluhan peserta di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis (14/4/2022).
Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra menyebut fungsi sosialisasi Migas untuk memberikan pemahaman dan dan edukasi kegiatan hilir migas kepada masyarakat secara langsung terutama penyediaan dan distribusi BBM.
"Tugas kami memberikan pemahaman kepada masyarakat soal distribusi BBM. Kemudian menjaga agar penyaluran BBM bisa berjalan dengan tepat sasaran kepada masyarakat," ucap Putra
Komite BPH Migas menyebut, dalam hal penyaluran BBM, pihaknya masih terkendala dalam bentuk pengawasan mengurangi celah pelanggaran pengguna BBM subsidi di lapangan. "Soal keadilan BBM satu harga sudah diberlakukan.Namun pengawasan pemanfaatan BBM bersubsidi terkendala dalam pengawasan antara Pemda dengan pusat.akibatnya celah pengguna BBM Subsidi yang tidak tepat sasaran karena kurang efektif dalam pengawasan dan penindakan," ungkapnya.
Sementara itu, Sales Area Manager MOR I PT Pertamina Patra Niaga Agung Nurhananto Putro memaparkan bahwa realisasi tahun 2022 BBM Subsidi dari besaran kuota BBM JBT Sumbagut sebesar 1.100.374 KL dan realisasi hingga April 2022 sebesar 336.709 KL (30,6%) sedangkan untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), kuotanya sebesar 1,360.568 KL dan realisasinya sebesar 127.413KL (9,36%).
Tujuan dari sosialisasi dan penyuluhan regulasi Migas, Lamhot Sinaga menyebut, agar masyarakat memperoleh pemahaman fungsi BPH Migas atas capaian kinerja khusus dalam menjamin penyaluran dan ketersedian BBM untuk masyarakat.
"Sosialisasi ini diinisiasi BPH Migas, dan sengaja saya undang agar memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada masyarakat di Dapil Sumut II secara khusus masyarakat di pinggiran Danau Toba," sebutnya.
Disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Golkar itu, berbagai aspirasi yang terserap dari masyarakat, umumnya lebih kepada permasalahan distribusi dan ketersedian BBM subsidi.
"Saya sampaikan, soal BBM Subsidi konteks relatif tidak ada persoalan yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain.Akan tetapi, saya menemukan keluhan masyarakat sulit mendapatkan BBM Subsidi untuk keperluan alat mesin pertanian," ungkapnya.
Dianya menyampaikan rasa esensi dari sosialisasi,berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat petani dan UMKM karena kelanjutan operasi tergantung pada ketersedian BBM.
"Persoalannya, masyarakat tidak bisa beli BBM memakai jerigen. Melihat urgensi pemakaian BBM oleh mereka, masih tergantung pada ketersedian BBM.justru itu, kita minta solusi ke BPH migas,agar petani terkendala menjalankan usahanya," harap Lamhot.
Melihat lokasi SPBU dengan rasio jarak tempuh, dianggap membebani masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan BBM Bersubsidi secara khusus di empat Kabupaten. "Saya melihat jalur distribusi BBM masih tidak ideal. Hal itu dilihat dari jarak tempuh kecamatan dengan SPBU. Artinya, kondisi itu masih dialami oleh masyarakat Kecamatan Garoga,kecamatan Parlilitan dan kecamatan lainya," bebetnya.
Apabila kondisi itu dibiarkan, Lamhot menggambarkan dampak multi efek secara khusus untuk produktivitas pertanian masyarakat. "Apabila regulasi mendapatkan BBM Subsidi sulit. Akan berdampak pada hasil produksi pertanian, padahal hasil komoditi hortikultura dari Tapanuli supply kebutuhan pasar daerah lainya," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kosgoro 1957 itu menawarkan solusi berupa penerbitan kartu khusus untuk pemilik alsintan dan UMKM untuk mempermudah birokrasi BBM Subsidi.
"Agar aktivitas pertanian tidak terganggu. Bila dimungkinkan pihak PT Pertamina dengan menerbitkan kartu khusus, sehingga ketika petani untuk beli BBM ke SPBU tidak mengalami kesulitan. Toh juga, petani dan UMKM kecil kemungkinan melakukan penimbunan," tutupnya.