Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Salah satu putra terbaik dari suku Nias, Sumatera Utara, Ir Tanozisochi Lase MSc, dipercaya mengemban tugas amanah dalam jabatan baru bergengsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tanozisochi Lase dilantik Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjadi Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Jumat (27/05/2022) lalu di Kantor Kementerian PUPR.
Dilihat dari web resmi Kementerian PUPR, Selasa (31/05/2022), Tanozisochi Lase menjadi Pejabat Tinggi Pratama atau setara pejabat Eselon II. Dengan posisi tersebut, tidak tertutup kemungkinan bagi dirinya untuk mencapai puncak karir tertinggin ASN, yakni pejabat Eselon I.
Adapun jabatan Tanozisochi Lase sebelumnya adalah Kepala Subdit Wilayah II Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.
Di saat yang sama, Menteri Basuki Hadimuldjono juga melantik Mohammad Firman ST MT sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Medan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR.
Mohammad Firman yang sebelumnya sebagai Kepala BWS Sumatera VII Bengkulu itu, menggantikan posisi Maman Noprayamin yang kini menjabat sebagai Kepala BBWS Sumatera VIII Palembang.
Selengkapnya pejabat yang dilantik menteri adalah 8 Pejabat Tinggi Pratama Eselon II a yang dilantik adalah Iriandi Azwatika sebagai Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air, Agus Rudyanto sebagai Direktur Air Tanah dan Air Baku Ditjen Sumber Daya Air.
Tanozisochi Lase sebagai Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya, Indro Pantja Pramodo sebagai Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, dan Achmad Subki sebagai Sekretaris BPSDM.
Sedangkan Pejabat Tinggi Pratama Eselon IIb yaitu Maman Noprayamin sebagai Kepala BBWS Sumatera VIII Palembang, Maryadi Utama sebagai Kepala BBWS Bengawan Solo, dan Apri Artoto sebagai Kepala BBPJN Jawa Timur-Bali.
Untuk Pejabat Administrator Eselon III a yakni Mohammad Firman sebagai Kepala BWS Sumatera II Medan, A Adi Umar Dani sebagai Kepala BWS Sumatera VII Bengkulu, Oktaviano Dewo Satriyo Putro sebagai Kepala Subdirektorat Strategi, Program, dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
Kemudian Heri Yugiantoro sebagai Kepala Subdirektorat Wilayah III Direktorat Pembangunan Jembatan, Arief Syarif Hidayat sebagai Kepala BPJN Sulawesi Tengah, Benyamin Elieser Pasurnay sebagai Kepala BPJN Jayapura, Hary Prasetya sebagai Kepala Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaran Infrastruktur Permukiman.
Lalu T Davis F Hamid sebagai Kepala BPPW Kalimantan Selatan, Musrifah sebagai Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Iswanto sebagai Kepala BP2P Sumatera II, Zuni Ansariffa sebagai Kepala Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Rian Ciptadi sebagai Kepala BP2JK Bali, Tjokorda Bagus Purnawarman Dharma Adnyana sebagai Kepala BP2JK Kalimantan Tengah, Joko Ahmad Salim sebagai Kepala BP2JK Kalimantan Timur.
Kemudian Setyo Purnomo sebagai Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Nugroho Wuritomo sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan BPSDM, dan Fransiscus Xaverius Hermawan Kusumartono sebagai Kepala Bagian Administrasi, Akademik, dan Umum Politeknik PU.
Selanjutnya 3 orang Pejabat Administrator Eselon III b yang dilantik yaitu Dony Faturochman sebagai Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Citarum, Gunawan Suntoro sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Sumber Air BBWS Pompengan Jeneberang.
Kemudian Vidi Ferdian sebagai Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Jawa Timur-Bali. Sedangkan Pejabat Fungsional Ahli Utama yang dilantik berjumlah 3 orang yaitu Putut Marhayudi sebagai Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama serta Arief Sabaruddin dan Eko Winar Irianto sebagai Peneliti Ahli Utama.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Muldjono dalam arahannya berpesan untuk selalu menjaga kredibilitas Kementerian PUPR sebagai organisasi yang kredibel dan amanah dengan SDM yang kompeten dan berintegritas. Salah satunya dengan tetap menerapkan 4 Big No’s, yakni no bribery (suap), no kickback (imbalan), no gift (hadiah), no luxurious lifestyle (tetaplah sederhana).
"Tugas yang diberikan kepada kita sekarang lebih berat dengan anggaran yang sangat terbatas. Pasti dibutuhkan kerja yang lebih keras, bergerak lebih cepat, dan bertindak lebih tepat," ujar Menteri Basuki.