Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pemerintah menyebut dalam pembangunan infrastruktur masih terkendala oleh pendanaan. Karena itu dibutuhkan pihak selain pemerintah untuk proses pembangunan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan saat ini pendanaan menjadi aspek yang sulit. Karena itu Kementerian Perhubungan berupaya untuk mencari inisiatif terkait pendanaan ini.
Dia menyebut dari 5 tahun terakhir terjadi gap pada dana yang dibutuhkan. Menurut dia peran swasta sangat dibutuhkan. "Bahkan dalam dua hari ini saya intensif berbicara dengan Bank Dunia, Jepang dan Korea untuk pendanaan proyek strategis sehingga tidak mengambil dana dari alokasi APBN. Paling tidak bisa dalam loan (kredit) jangka panjang yang termnya sampai 30 tahun," kata dia dalam raker dengan Komisi V DPR, Selasa (7/6/2022).
Budi menyebutkan saat ini memang pemerintah fokus pada proyek yang sudah ada. Namun untuk proyek baru, pemerintah juga tetap membatasi hingga sampai ke tahap perencanaan.
Dia mengungkapkan saat ini kebutuhan pendanaan di Kemenhub mencapai Rp 73 triliun saat ini kementerian hanya mendapatkan Rp 33 triliun. Karena itu kerja sama dengan swasta sangat dibutuhkan. Apalagi untuk kredit atau pembiayaan dari negara lain seperti Korea, Jepang dan beberapa negara di Eropa.
Hal ini menjadi sangat penting karena Kemenhub juga mendapat tugas untuk menyelesaikan target proyek strategis nasional (PSN) atau proyek nasional yang pro rakyat.
Kemenhub juga harus mendukung IKN Nusantara. Nantinya Kemenhub akan fokus di pembangunan fasilitas atau infrastruktur darat dan laut. "Karena Bandaranya mungkin akan dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan. Sedangkan untuk Kereta Api membutuhkan waktu untuk persiapan," jelas dia.(dtf)