Medanbisnisdaily.com-Kisaran. Rencana pemerintah menghapus tenaga honorer mendapat tanggapan Ketua Generasi Muda Pembangunan Indonesian (GMPI) Asahan, Julianto Putra, yang menilai akan berdampak kepada kinerja pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Julianto yang juga Bendahara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asahan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan segera berkoordinasi ke Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan tenaga honorer atau Pegawai Pemerintah Non ASN.

Dijelaskannya, adanya penghapusan tenaga honorer ini akan berdampak pada kinerja sistem pelayanan. Namun jika dilihat dari sisi kemanusiaan akan menambah jumlah pengangguran yang signifikan di Kabupaten Asahan jika terealisasi pada 2023.

Menurutnya, Pemkab Asahan harus segera mengakaji hal ini dan harus punya perencanaan yang matang dalam melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi tenaga honorer yang akan dihapus. Selain itu, lanjutnya, jika terealisasi maka pengurangan dilakukan secara bertahap, dan kalau dilakukan secara merata, serentak, akan menimbulkan pengangguran besar-besaran.

"Kita dorong legislatif dan eksekutif segera menemui Mendagri dan Menpan RB," ucapnya, Jumat (10/06/2022) di gedung BKD setempat.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Asahan, Nazaruddin Siagian juga angkat bicara, pasalnya daerah masih membutuhkan tenaga honorer, apalagi para tenaga honorer sudah lama bekerja untuk mensejahterakan keluarga masing-masing.

"Harapan kita kebijakan tersebut bisa ditinjau lagi," ujarnya sembari mengatakan kini pihak lagi mendata tenaga honorer di Kabupaten Asahan.