Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ternyata sistem zonasi sebagai salah satu jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK Negeri di Sumatera Utara, tidak sepenuhnya adil menurut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
Karena itu orang nomor satu di Sumut tersebut berencana menghapus sistem jalur zonasi pada PPDB SMA/SMK di Sumut mulai tahun depan. Alasannya agar PPDB lebih adil.
Dalam konteks keadilan itu, Edy Rahmayadi lebih menginginkan penguatan penerapan jalur prestasi 100% atau menjadi satu-satunya jalur PPDB. Tidak seperti saat ini jalur prestasi hanya kebagian kuota 20%. Sementara zonasi 50%.
"Saya masih mengusulkan ke depan ini tidak ada lagi zonasi-zonasi. Jadi prestasi gitu, kita kan hanya dikasih 20 persen untuk jalur prestasi, yang lain zonasi," kata Gubernur Edy kepada wartawan di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (21/06/2022).
Lebih lanjut dikatakan Gubernur Edy, jalur zonasi mempersempit peluang siswa-siswi pintar untuk masuk ke sekolah favorit. Sehingga siswa-siswi pintar dari daerah, kata Edy, bisa bersaing di sekolah favorit di luar daerahnya.
Ia menyebutkan, banyak siswa tamatan SMP yang prestasi di Sumut. Sayangnya mereka tidak dapat tertampung di sekolah SMA dan SMK negeri favorit seperti yang ada di Kota Medan karena dibatasi kouta 20%.
"Jadi orang Tarutung enggak bisa sekolah di sini nanti, atau orang Nias enggak bisa sekolah di sini kalau sistem zonasi ini. Nah ini yang harus kita pertimbangkan walaupun ada kegiatan-kegiatan anak kita nanti kita lihat," jelas Gubernur Edy.
Edy Mantan Pangkostrad itu mengatakan sangat disayangkan bila ada siswa-siswi berprestasi dengan nilai rapor bagus tapi terhalang dengan sedikitnya kouta jalur prestasi. Sehingga ia harus melanjutkan pendidikan SMA atau SMK di sekolah swasta.
Sekolah swasta, kata Edy, bukan berarti tidak berkualitas. Banyak sekolah swasta yang berkualitas. Namun siswa pintar yang tidak tertampung dari jalur prestasi karena kecilnya kuota, apalagi berasal dari kelurga tidak mampu, akan sulit bersekolah di sekolah swasta.
"Akan membuat biaya hidup bertambah bila anaknya sekolah swasta. Kalau inikan, persoalan dia tak bisa sekolah ke swasta. Karena kondisi sosial orang tuanya, ini dibutuhkan kehadiran pemerintah. Kalau dia memang kemampuannya ada kita sekolahkan, kita biayai, itu jalan keluarnya," ucap Gubernur Edy.
Lebih lanjut Edy Rahmayadi mengungkapkan bahwa pendaftaran PPDB setiap tahunnya mencapai 300% dari kuota yang ditetapkan. "Karena itu tadi yang saya katakan tiga kali lipat jumlah kuota yang ingin masuk sekolah negeri (favorit)," ujar Edy.
Namun begitu pun, Gubernur Edy menyampaikan pelaksanaan PPDB dilakukan yang digelar Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut secara online, terus mengalami perbaikan setiap tahunnya. Apalagi PPDB tahun 2022, katanya, tergolong minim ada pengaduan dari masyarakat.
"Kita berharap dari tahun ke tahun semakin baik, tetapi kekurangan di sana sini masih banyak yang harus kita benahi. Tak bisa juga langsung kita tembus benahi, pelan-pelan," ujar Gubernur Edy
Disinggung soal catatan evaluasi PPDB tahun 2022 ini. Gubernur Edy belum menerima laporan hasilnya dari Disdik Sumut. Karena, proses PPDB tahun ini masih berjalan sampai saat ini.
"(laporan) Yang untuk tahun ini saya belum dapat. Yang pastinya dari tahun ke tahun dia semakin baik," pungkas Gubernur Edy.