Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan semua daerah di Indonesia memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 2024. Menurut Ma'ruf, percepatan penyelenggaraan MPP adalah wujud pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.
"Tahun 2024 nanti kita telah mencanangkan target 100% MPP, sudah dibangun di seluruh Indonesia," kata Ma'ruf dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP yang dilihat secara virtual, Selasa (28/6/2022).
Saat ini baru ada 59 MPP di 508 kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Ma'ruf jumlah tersebut baru memenuhi sekitar 11% dari jumlah keseluruhan.
Ma'ruf menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan, terutama untuk menyediakan MPP di setiap daerah. Sekitar 60% MPP saat ini masih terpusat di Jawa. Ma'ruf meminta untuk mempercepat pembangunan MPP yang menjangkau seluruh daerah di Indonesia.
Selain memenuhi target kuantitatif, MPP diharapkan bisa memberikan aspek kualitas. Menurutnya, penyelenggaraan MPP di kabupaten/kota dapat menjadi tolok ukur birokrasi nasional sehingga harus diperhatikan.
Pelayanan MPP merupakan wujud pelaksanaan untuk menghadirkan pelayanan publik prima dan terintegrasi menuju kelas dunia yang berkualitas, mudah, cepat, murah dan transparan. Hal ini juga meningkatkan percepatan perizinan perusahaan, meningkatkan daya saing global untuk kesejahteraan masyarakat.
"Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian, harus bisa diakses masyarakat secara sederhana. MPP diselenggarakan dalam rangka memperbaiki pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah," ujar Ma'ruf.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim Mahfud MD menyebut ada 11 provinsi yang belum memiliki MPP. Sementara di tingkat kabupaten/kota jumlahnya 449.
Mahfud mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ia berharap MPP sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ia melaporkan, ada 56 kabupaten/kota yang akan meresmikan MPP pada tahun 2022.
Mahfud mengatakan, ada beberapa upaya dalam mendorong MPP di seluruh daerah, di antaranya adalah penguatan komitmen para pimpinan, penguatan dukungan dari DPRD terkait budgeting, penguatan pemahaman tentang konsep MPP dan dampaknya terhadap reformasi publik.
Sebagai informasi, penyelenggaraan MPP Indonesia merupakan hasil tiru praktik pelayanan publik Georgia dan Azerbaijan. Menurut Mahfud, kedua negara tersebut terbukti berhasil memberikan pelayanan publik dengan beragam penghargaan internasional yang didapatkan.
Di Indonesia sendiri, MPP mulai diadaptasi 2017 dengan empat MPP percontohan. MPP percontohan itu meliputi DKI Jakarta, Batam, Surabaya, dan Banyuwangi.(dtf)