Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Sumatera Utara. Silaturahmi KIB Sumut untuk menindaklanjuti Deklarasi KIB Nasional di Jakarta ,12 Mei 2022 itu, berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Rabu (29/06/2022) sore.
Kompak hadir Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah, Ketua DPW PAN Sumut, Ahmad Fauzan Daulay, dan Ketua DPW PPP Sumut, Djafaruddin Harahap. Mereka bertiga kompak duduk di depan.
Sekretaris Golkar Sumut, Datuk Ilhamsyah, Sekretaris PAN Sumut, Hendra Cipta, dan Sekretaris PPP Sumut, Usman Efendi Sitorus, bersama sejumlah pengurus inti ketiga partai itu, juga hadir. Pengurus masing-masing DPC ketiga partai tersebut juga hadir secara virtual.
Silaturahmi diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menyaksikan pemutaran video singkat Deklarasi KIB di Jakarta 12 Mei lalu.
Secara bergantian Djafaruddin Harahap, Ahmad Fauzan Daulay dan Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah, memberikan sambutan. Ijeck mengatakan silaturahmi KIB Sumut untuk menindaklanjuti deklarasi KIB Nasional oleh masing-masing Ketua Umum DPP.
Sebagaimana dalam deklarasi KIB di Jakarta tersebut, kata Ijeck, masing-masing Ketua umum partai menandatangani kesepakatan bersama menjunjung tinggi demokrasi menuju Pemilu serentak tahun 2024 dan mengedepankan pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
"Pada kesempatan ini di Sumatera Utara, memang seperti disampaikan kawan-kawan kita di kabupaten/kota sudah mendahului silaturahim ini dan kita mohon maaf juga di provinsi baru sekarang bisa kita lakukan," kata Ijeck.
Lebih lanjut diharapkan Ijeck, yang juga Wakil Gubernur Sumut tersebut, kekompakan partai di KIB Sumut bisa berlanjut dari tingkat provinsi, hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Lalu kapan deklarasi resmi KIB Sumut digelar?. Ijeck mengatakan sedang dalam tahap persiapan sambil menunggu arahan dan bimbingan dari masing-masing Ketua DPP ketiga partai di KIB.
Namun pada intinya kata Djafaruddin Harahap dan Ahmad Fauzan Daulay, bagaimana agar keberadaan KIB Sumut dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta mengedepankan persatuan bangsa.
Silaturahmi berlangsung penuh keakraban. Selain sebagai wadah memperkenalkan masing-masing pengurus partai, silaturahmi KIB itu juga ajang diskusi ringan seputar demokrasi politik di Sumut.
Ketiga ketua partai KIB Sumut itu, juga saling bertukar cinderamata. Silaturahmi diakhiri dengan sesi foto bersama.
KIB resmi dibentuk oleh 3 partai politik, yaitu PAN, Partai Golkar, dan PPP, pada 4 Juni 2022. Tiga ketua umum partai langsung menandatangani nota kesepahaman yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Kesepakatan tertulis ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya saat pertama kali membentuk KIB pada Kamis, 12 Mei 2022. Sejumlah kader dari tiga partai politik hadir menyaksikan penandatanganan pada kemarin malam.
Airlangga Hartarto mengatakan, koalisi ini menyepakati untuk mengakhiri politik identitas. Dia mengklaim koalisi ini untuk membentuk suasana kebersamaan dan politik persatuan untuk 2024.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menyinggung soal polarisasi di masyarakat, menurut dia salah satunya terjadi karena ajang pemilu presiden atau pilpres. Menteri Perdagangan ini menilai situasi bernegara dalam 10 tahun terakhir mengkhawatirkan karena pilpres sebelumnya hanya dua pasang calon saja, maka dari itu dia berharap kelak ada tiga pasang calon yang akan maju.
Senada dengan mereka berdua, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa juga mempertanyakan relevansi politik identitas saat ini karena masih banyak pekerjaan rumah bagi bangsa. Maka dari itu, Suharso berharap KIB bisa mendorong kecerdasan rakyat dalam berdemokrasi.
Zulkifli menyatakan KIB membuka peluang bagi partai lain yang ingin menyusul bergabung. Alasan lainnya adalah belum adanya deklarasi, karena masih menunggu resmi dimulainya Pemilu 2024.