Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Dairi. Massa dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK), Petrasa, GMKI, Mahasiswa Dairi, Pemuda Dairi dan masyarakat petani yang demo tolak tambang PT Dairi Prima Mineral (DPM) kecewa dengan sikap anggota DPRD dan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu. Pasalnya, anggota dewan dan bupati tidak mau menemui massa yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, Kamis (30/6/2022).
"Kami kecewa dengan sikap bupati dan anggota DPRD Dairi, karena tidak berpihak dan peduli dengan rakyat kecil," kata Duat Sihombing, Divisi Hukum Petrasa kepada wartawan.
Hal senada juga disampaikan Monica Siregar dari YDPK Parongil. Disebutkannya, sangat kecewa dengan sikap anggota DPRD dan Bupati Dairi karena beberapa kali masyarakat menyuarakan kontrak karya dan SK KLH dan kehadiran PT DPM, bupati dan DPRD tidak ada merespon sama sekali.
"Kami merasa ada persekongkolan antara negara dengan perusahaan. Itu dapat terlihat ketika bupati pernah menyampaikan sangat mendukung kehadiran investor," sebutnya.
BACA JUGA: Warga Pendukung PT DPM Bubarkan Aksi Bentang Spanduk Tolak Tambang YDPK di Parongil
Menurutnya, aksi demoini merupakan lanjutan yang dilakukan untuk berjuang mendapatkan informasi keterbukaan terkait kontrak karya PT DPM. "Dimana kita akan menunggu keputusan sidang pada tanggal 5 Juli 2022. Serta ingin menginformasikan bahwa dari pemerintah kabupaten sendiri keluar surat kelayakan lingkungan hidup. Sehingga apa yang menjadi informasi tentang penambangan harus dibukakan kepada masyarakat dan tidak ada yang harus ditutup - tutupi. Jadi tujuan kami ingin menyuarakan, bahwa kalau PT DPM tertutup dalam informasinya, maka tidak layak SK KLH itu dikeluarkan. Seharusnya harus dicabut dan dibatalkan oleh bupati," ujar Monica.
Kepada DPRD, papar Monica, pihaknya juga ingin menunjukkan bahwa ini loh masyarakat penolak tambang. "Seharusnya juga DPRD bisa menyuarakan kepada majelis hakim atau pemerintah pusat kepada KIP terkait kontrak karya dan negosiasi," tambahnya.
Sementara itu Dairi keterangan Sekretaris DPRD Dairi, Yon Hendrik mengatakan, saat ini para anggota dewan sedang tugas ke luar kota semuanya, sehingga tidak ada yang bisa menemui massa aksi. "Para anggota DPRD sedang tugas ke luar daerah sejak hari Senin lalu," katanya.
Begitu juga dengan Bupati Dairi, tidak bisa menemui massa aksi demo, karena sedang dinas luar. "Seyogyanya akan diwakilkan kepada asisten, tetapi massa tidak mau," ujarnya.