Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Perang antara Ukraina dan Rusia yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat banyak harga komoditas melambung tinggi. Terutama komoditas yang terkait dengan energi.
Banyak negara mengalami kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar dan terjadinya kenaikan harga BBM yang ekstrem. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan fenomena ini memang terjadi di dunia.
Akibat kondisi ini menimbulkan transisi ekonomi yang baru. "Negara negara di Eropa sudah ada satu dua yang mengatakan kalau kayak gini nih kita hidupin lagi deh pembangkit listrik batu bara kita. Amerika katakan, kalau gini saya rilis deh cadangan minyak saya. Cadangan minyaknya adalah fossil fuel," kata dia dalam webinar, Jumat (8/7/2022).
Dia mengungkapkan, hal tersebut dilakukan negara demi menjaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. "Apa yang kita (pemerintah RI) lakukan, kita tambah aja deh subsidi dan kompensasi untuk energi. Ibu bapak sekalian jangka pendek ini adalah bentuk survival kita. Karena kenapa? Karena kita ingin melindungi masyarakat," jelas dia.
Menurut dia, lain negara lain cara untuk melindungi masyarakatnya. Seperti Jerman yang memang ingin menghidupkan lagi pembangkit listrik tenaga batu bara. Hal ini karena Jerman akan segera memasuki musim dingin.
Jika tak ada pasokan gas, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk masyarakatnya. Seperti AS yang berencana merilis cadangan minyak karena untuk perlindungan masyarakat.
"Kalau Indonesia tambah subsidi dan kompensasi ya itu perlindungan masyarakat. Jaga menjaga supaya harga tidak terlalu cepat naik, karena kita tahu fenomena yang kita hadapi adalah kenaikan harga. Jangka pendek kita terima, jangka menengah panjang, kita tetap bicara mengenai transition menuju green economy. Dalam konteks itu semua, kita tidak akan melupakan pembangunan jangka menengah panjang kita," jelas dia.
Ini termasuk dengan infrastruktur, baik jangka pendek dan jangka panjang. "Di sinilah bagaimana pemikiran kita bagaimana ya kebutuhan infrastruktur Indonesia jangka panjang harus tetap kita bicarakan, harus dicari terobosannya. Salah satunya di bidang pembiayaannya, spesifiknya soal financing yaitu mengenai risiko yang muncul dari pembiayaan infrastruktur yang acceptable untuk siapa?," ujar dia.
Sebelumnya Menteri Keuangan arena penetapan anggaran subsidi dan kompensasi yang meningkat, utamanya pada subsidi dan kompensasi energi.
Sri Mulyani memperkirakan hingga akhir tahun jumlah subsidi meningkat menjadi Rp 284 triliun. Padahal target belanja subsidi pada APBN di awal tahun sebesar Rp 207 triliun.
Kenaikan paling tinggi terjadi pada anggaran belanja kompensasi BBM dan listrik. Sampai akhir tahun, Sri Mulyani bilang untuk biaya kompensasi energi pemerintah akan mengeluarkan anggaran hingga Rp 293 triliun. Padahal, pada awal tahun anggaran belanja kompensasi pada APBN hanya mencapai Rp 18,5 triliun.
"Subsidi melonjak hingga Rp 284 triliun. Kemudian kompensasi sangat tinggi, meningkat menjadi Rp 293 triliun dari yang tadinya hanya Rp 18 triliun," jelas Sri Mulyani.(dtf)