Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Simalungun. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat (AMMA) meminta pemerintah tuntaskan konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT TPL.
Permintaan itu disampaikan buntut dari pertikaian Lembaga Adat Keturunan Oppung Mamontang Laut Sihaporas (Lamtoras) dengan pihak PT TPL yang bahkan sudah terjadi sejak tahun1998.
Baru-baru ini keributan juga terjadi antara 2 pemuda masyarakat Sihaporas dengan salah seorang mitra PT TPL. Pada 14 Juli 2022, SS, mitra PT TPL memberhentikan 2 orang dan mengeluarkan makian.
SS dikatakan menuduh pamuda Sihaporas menabur ranjau yang membuat ban mobil PT TPL bocor. Bahkan para pemuda dituduh membakar lahan atau pohon ekaliptus.
Akibat dari itu, masyarakat lain geram dan meminta agar SS meminta maaf kepada masyarakat.
"Bahwa masyarakat sudah lelah terus menerus dikriminilasisasi sehingga berharap bahwa ada sedikit kebaikan dari pemerintah terhadap masyarakat agar tidak ditindas terus menerus," kata perwakilan masyarakat adat Lamtoras, Thomson Ambarita.
Edis Galingging, selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematangsiantar menyampaikan, konflik yang telah berkepanjangan ini haruslah mendapat respon cepat dari semua pihak.
"Konflik telah lama terjadi, tapi pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif yang ada di Kabupaten Simalungun masih menutup mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ucapnya," ucapnya.
Sementara itu Ketua GMKI Siantar Simalungun, Juwita Panjaitan meminta Bupati Simalungun memberikan perhatian terhadap masalah tersebut.
"Bupati Simalungun wajib menjamin keberadaan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.