Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pengusaha meminta pemerintah agar melakukan penugasan kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengurus distribusi minyak goreng murah ke masyarakat. Adapun program minyak goreng murah yakni produksi MinyaKita dan target minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000/liter.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga bilang, seharusnya program itu bisa ditugaskan kepada Perum Bulog dan Holding BUMN Pangan ID Food. Ia menyarankan model distribusinya seperti penugasan Pertamina mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM).
"Itu kan kita udah lihat, kayak di Pertamina hulu hilir dia bisa kontrol. Seharusnya itu (program) jangan dikasih swasta, swasta ada cuan dia jalan, kalau tidak ada cuan dia diam aja," katanya dalam diskusi virtual di CNBC TV, Senin (25/7/2022).
"Jadi saya setuju penghapusan DMO, PE dan (harga) sesuai mekanisme pasar. Nah untuk make sure MinyaKita sampai ke lapangan kasihkan tanggung jawab itu ke pemerintah Bulog dan ID Food," tambahnya.
Sahat juga mengakui bahwa produksi MinyaKita tidak jalan di pengusaha. Oleh sebab itu, dia pun mendorong agar pemerintah bisa menugaskan BUMN saja untuk distribusi minyak goreng murah, dalam hal ini seperti produksi MinyaKita.
"Tentang minyak goreng curah yang disampaikan oleh Pak Oke tadi, komitmen Pak Oke saya kira sudah mengetahui komitmen tidak akan jalan di depan menteri. Iya, tapi di belakangnya sih sudah tidak jalan. Oleh karena itu kita usulkan apa yang disampaikan tadi perlakukan minyak goreng dengan model Pertamina," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Maruli Gultom mengatakan, jika penugasan distribusi minyak goreng murah ini dilakukan oleh BUMN.
"Kita punya PTPN Perkebunan Negara, (punya kebun sawit) luasnya, saya kira pernah hitung 300 ribuan hektar lebih yang sudah siap panen dan masih ada 100 ribu lagi belum matang. kalau dihitung luas kebun seluas itu kebutuhan kita itu bisa ditutupi," jelasnya.
Jika distribusi minyak goreng murah dilakukan oleh BUMN, disebut tetap akan mendapatkan untung. Maruli bahkan menyebutkan BUMN bisa untung 100%.
"Tidak perlu subsidi biaya produksi CPO hanya Rp 4.000, paling mahal Rp 6.000 diproses kemudian dijual Rp 14.000/liter. Itu untung bahkan 100% PTPN untungnya. Walaupun berbeda dengan secara harga internasional," katyanya.
"Jadi Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) perintahkan saja PTPN tanggung jawab minyak goreng. Tidak perlu kebijakan DMO-DPO, bikin pusing!" tutupnya.(dtf)