Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zainuddin Purba, menyoroti proses tender pembangunan Ruang Rawat Inap Tower I RS Haji Medan. Bahkan menurutnya terindikasi KKN.
Tender proyek bernilai pagu Rp 176,305 dari APBD Sumut tahun anggaran 2022 dan 2023 di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut itu, diketahui dimenangkan salah satu BUMN, yakni PT Adhi Karya (Persero).
Adapun informasi adanya dugaan KKN di tender pembangunan ruang rawat inap tower I berjenis pekerjaan konstruksi terintegrasi itu, diterima Zainuddin Purba dari laporan masyarakat.
Dari informasi yang diterima tersebut dan disertai dengan sejumlah bukti, disebutkan anak Plt Kadis SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, Bambang Pardede, adalah karyawan di Divisi Gedung PT Adhi Karya.
"Sehingga patut diduga tender tersebut sarat dengan kepentingan pribadi (vested of interest). Apalagi, isteri yang bersangkutan (Bambang Pardede) juga pegawai di Dinas Kesehatan provinsi," ungkap anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut itu kepada wartawan, Kamis (11/08/2022).
Dari laporan yang disampaikan, kata Zainuddin, diketahui bahwa Timothy Pardede adalah anak dari Kepala Dinas Cipta Karya, Bambang Pardede, yang baru sekitar satu tahun bekerja di perusahaan BUMN PT Adhi Karya. Timothy Pardede menjadi pegawai di divisi gedung pada bagian lelang yang mengikuti tender pembangunan RS Haji Medan.
“Sedangkan isterinya, Sumihar Tampubolon, adalah pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Saya minta kepada Gubernur Sumatera Utara agar meneliti adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan tender RS Haji Medan agar memenuhi norma-norma anti KKN. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi," tegas Zainuddin.
Ditambahkan, meski proses lelang yang terjadi berjalan sesuai prosedur, patut diduga telah terjadi penyalahgunaan data atau dokumen lelang yang hanya dapat dilakukan Bambang Pardede sesuai kewenangannya. Akibatnya, proses lelang yang berlangsung menjadi tidak fair dan sarat kepentingan pribadi.
"Saya kira, informasi laporan masyarakat ini perlu diklarifikasi oleh Gubernur Edy Rahmayadi sebagai atasan langsung Bambang Pardede. Kita tidak mau uang rakyat Sumut yang diperuntukkan demi kepentingan perbaikan layanan kesehatan disalahgunakan untuk memperkaya diri pejabat yang diberi amanah," tegas Zainuddin Purba.
Secara terpisah, Plt Kadis SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, Bambang Pardede, menampik dugaan KKN di tender pembangunan ruang rawat inap tower I RS Haji Medan itu.
Bahkan menurutnya 100% hoax jika disebutkan tender itu sarat KKN. "100 persen ini hoax. Waduh, kita nggak maulah aneh-aneh," ujar Bambang menjawab konfirmasi wartawan.
Ia menambahkan saat ini pihaknya bersyukur karena proses tender itu berjalan lancar. "Sebab kita fokus kerja dulu, karena banyak yang mau dikejar, terutama progres fisik," pungkas Bambang.