Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pemerintah bicara tingginya konsumsi Pertalite. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan konsumsi Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL) setara 73,04% dari total kuota ditetapkan sebesar 23 juta KL, sehingga hanya tersisa 6,2 KL.
Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi jika upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, kuota BBM subsidi pasti jebol paling lama pada akhir Oktober 2022. Ia menerangkan hal itu tidak bisa dihindari pemerintah yang akan dihadapkan pada dilema yang sulit.
"Jika menambah kuota BBM subsidi, beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp 600 triliun. Jika tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU, yang berpotensi menyulut keresahan sosial," ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (13/8/2022).
Fahmy menerangkan hanya pembatasan yang tegas dan lugas yang dapat mencegah jebolnya kuota BBM subsidi. Namun, menurutnya MyPertamina tidak akan berhasil membatasi BBM subsidi agar tepat sasaran.
"Bahkan, justru menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan ketidakadilan bagi konsumen yang tidak punya akses," tambahnya.
Usulan Agar Kuota Pertalite Tak Jebol
Untuk itu, ia menuturkan dua kebijakan yang dapat mencegah jebolnya BBM bersubsidi. Pertama, tetapkan segera dalam Perpres bahwa hanya sepeda motor dan kendaraan angkutan orang dan angkutan barang yang diperbolehkan menggunakan Pertalite dan solar.
Kedua, turunkan disparitas antara harga Pertamax dan Pertalite, dengan menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan. Maksimal selisih harga sebesar Rp 1.500 per liter.
"Kebijakan harga ini diharapkan akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax secara sukarela. Perlu juga dilakukan komunikasi publik secara besar-besaran bahwa penggunaan Pertamax sesungguhnya lebih baik untuk mesin kendaraan dan lebih irit," ucapnya.
"Untuk mencegah jebolnya kuota BBM bersubsidi tidak bisa hanya dengan mengeluh dan mengimbau saja. Namun, perlu kebijakan tegas dan lugas yang segera diberlakukan, tidak mundar-mundur saja," tambahnya.
Berkaitan dengan imbauan yang dimaksud adalah keterangan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menurutnya hanya bisa menghimbau agar orang kaya tidak menggunakan BBM subsidi.
"Tasrif yang biasanya irit bicara, sekali berbicara tidak punya makna sama sekali. Alasannya, konsumen adalah makhluk rasional yang mempunyai price elasticity akan tetap mengonsumsi BBM dengan harga lebih murah selama belum ada larangan," ungkap Fahmy.
"Arifin melupakan tabung LPG 3 kg tertulis hanya untuk orang miskin, faktanya lebih 60% konsumen yang bukan miskin tetap mengkonsumsi gas melon karena distribusi terbuka," tutupnya.(dtf)