Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, terus meyakinkan masyarakat bahwa proyek jalan dan jembatan Sumut Rp 2,7 triliun sesuai prosedur dan untuk kepentingan masyarakat juga. Meskipun demikian, pro dan kontra proyek Rp 2,7 triliun masih terus mewarnai pelaksanaan proyek multiyears yang menggunakan dana dari APBD Sumut 2022, 2023 dan 2024 tersebut.
Salah satunya dari Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (AMSU) Jakarta, yang menilai proyek Rp 2,7 triliun itu sarat masalah. Bahkan diduga terjadi praktik menyimpang, yakni korupsi.
AMSU Jakarta pun menggelar aksi demonstrasi di Gedung KPK Jakarta, Rabu (24/08/2022). Mereka menuntut dibongkarnya dugaan pemufakatan jahat terkait proyek Rp 2,7 triliun itu.
Selain Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, ada tiga nama broker proyek multiyears yang turut dilaporkan ke KPK. Mereka adalah berinisial W, S dan L.
Dalam keterangan tertulis, Rabu sore, disebutkan koordinator Aksi AMSU Jakarta, Perwira, dalam orasinya mengatakan ada pemufakatan jahat yang dilakukan Gubernur Edy Rahmayadi, dengan rekanan dalam mengelola proyek Rp 2,7 triliun itu.
Sebenarnya, sebut Perwira, ide Gubernur Edy menghadirkan proyek Rp 2,7 triliun itu sangat top. Tetapi disayangkan diduga menjadi ajang korupsi berjemaah oleh para pihak yang mencari keuntungan pribadi dan kelompok.
"Harus juga proyek ini menjadi perhatian semua pihak agar APBD Sumut yang notabane adalah uang rakyat, terpakai dengan baik dan tepat sasaran," ucap Perwira.
"AMSU Jakarta berkewajiban mengingatkan dan mendesak KPK agar bekerja ekstra mengawasi proyek 2,7 triliun tanpa ada pertimbangan politis," kata Perwira lagi.
Proyek jalan dan jembatan multiyears tersebut, ujar Perwira, menjadi sorotan publik karena tidak terdaftar di KUA-PPAS APBD Sumut dan DPA tahun 2022.
Karena itu ia heran mengapa proyek itu bisa muncul dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut tetap ngotot untuk melaksanakannya, padahal yang melanggar Perda dan Permendagri.
"Artinya proyek 2,7 triliun ini merupakan penumpang gelap di dalam APBD Sumut tahun 2022. Wajar jika sudah terjadi pemufakatan jahat karena proyek raksasa 2 7 triliun disusun hanya dalam waktu tidak lebih dari dua bulan saja," tegas Perwira
Lebih lanjut dikatakannya, dengan hitungan pagu pada tahun 2022 senilai Rp 500 miliar, 2023 sebesar Rp 1,5 triliun dan 2024 sebesar Rp 700 miliar, yang dahulu disebut dari pinjaman investor, namun ternyata menggunkan dana dari PBD Sumut.
Artinya proyek multiyears itu hanya judul yang paket pekerjaannya diambil dari APBD. Kemudian progres kerja yang dibuat sesuai dokumen lelang dan kontrak sebesar 67%, bisa berubah menjadi 33% atas permintaan kontraktor.
Perwira juga menjelaskan, proses lelang proyek yang pernah gagal sekali dan diduga disengaja dilakukan oleh panitia lelang dikarenakan belum terjadinya kesepakatan kerja sama operasional (KSO) antara perusahaan yang disinyalir telah disiapkan sebagai pemenang lelang, yaitu PT Waskita Karya (Persero) yang akhirnya menjadi pemenang pada proses lelang kedua.
"Kami menduga proses KSO yang terjadi antara PT Waskita dengan PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar Utama tidak terlepas dari peran tiga orang broker yang diduga merupakan orang dekat dari Gubernur Edy. Ketiga orang broker ini yang kabarnya berperan melakukan 'deal' KSO dengan kesepakatan fee dari proyek Rp 2,7 triliun," tegas Perwira
Tidak sampai situ, kata dia, informasi yang dihimpun pihaknya menyebutkan 3 broker insial W, S dan L disebut-sebut yang mengatur pertemuan antara PT Waskita dengan PT SMJ dan PT Pijar Utama, sehingga terjadi KSO yang diduga telah ada pencairan fee proyek di depan senilai Rp 10 miliar.
Informasi lainnya yang dihimpun pihaknya juga, kata Perwira, menyebutkan bahwa rekening KSO Waskita SMJ Utama di Bank Negara Indonesia (BNI), kabarnya masih kosong dan kini menjadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Sumut.
"Perlu diketahui juga komisi D pun kabarnya mau memanggil pihak KSO yaitu PT Waskita, PT SMJ, dan PT Pijar Utama untuk mempertanyakan kekosongan rekening KSO, dan jaminan bank senilai Rp 118 miliar," ujar Perwira.
"AMSU minta agar KPK turun tangan dan mengusut dugaan-dugaan korupsi karena ada nama-nama yang semakin melebar dan menimbulkan kekacauan yang terjadi mulai dari ekesekutif dan legislatif Provinsi Sumatera Utara," tutup Perwira.
Sebelumnya Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menjelaskan proyek Rp 2,7 triliun itu di hadapan para pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (23/08/2022).
Ia menjelaskan proyek Rp 2,7 triliun itu dirancangnya sejak 2019 yang lahir dari niat dan visi misinya memperbaiki jalan rakyat. Hal itu penting karena akan meningkatkan pendapatan rakyat.
"Kita turunnya logistik kita dari Karo ke Medan, dari Sibolangit itu, berapa waktu berapa jam macet. Untuk itu dibukalah jalan Medan Tuntungan sampai ke Tahura tembus sampai ke Gundaling, Karo," jelas Edy lagi.
Mantan Pangkostrad itu menegaskan akan mempertanggungjawabkan pembangunan jalan dan jembatan Rp 2,7 triliun itu di dunia dan akhirat. Karena untuk kepentingan rakyat, Gubernur Edy pun berharap agar mahasiswa dan Pemprov Sumut bersama-sama mendukung suksesnya pembangunan proyek prioritas itu.
Gubernur Edy juga sangat menyesalkan munculnya tudingan sejumlah pihak bahwa proyek Rp 2,7 triliun itu lebih pada kepentingan politik Edy Raymayadi di tahun 2024 mendatang.
"Yang kedua yang sangat saya sesalkan kata-kata kalau ini jalan berlanjut, nanti si Edy itu lanjut lagi jadi gubernur. Alamak, kacau," sebutnya.