Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Komisariat Daerah Sumatera Utara-Nangroe Aceh Darusalam (Komda Sumut-NAD) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) periode 2022-2024 menilai kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, yang menaikkan harga BBM Subsidi tidak tepat.
Pasalnya, kenaikan harga BBM tersebut berdampak pada masyarakat lapisan bawah yang membutuhkan BBM subsidi untuk aktivitas konsumsi dan produksi.
Secara agregat, kenaikan harga BBM subsidi secara signifikan akan mempengaruhi inflasi karena efek tidak langsung, misalnya pada harga pangan.
Di antara kelompok masyarakat yang merasakan dampaknya adalah pengusaha mikro dan pekerja sektor informal.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komda Sumut-NAD PMKRI, Ceperianus Gea, didampingi moderator Aldoni Sinaga salah satu pengurus PMKRI Medan, dalam konferensi pers di Margabina, Sekretariat PMKRI Cabang Medan, Kamis (08/09/2022) malam.
Ceperianus Gea mengatakan pihaknya juga menyoroti kebijakan subsidi BBM yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Sebab lebih banyak dinikmati kelas menengah ke atas, bukan masyarakat miskin.
Data menunjukkan, sebutnya, sebagian besar konsumsi BBM subsidi 60% dinikmati oleh golongan masyarakat kelas menengah ke atas dari 80% dari total konsumsi BBM Subsidi.
Untuk golongan masyarakat miskin dan rentan atau 40% terbawah hanya menikmati 20% BBM Subsidi.
Berdasarkan hal itu, Komda Sumut-NAD PMKRI menawarkan solusi kepada Pemerintahan Jokowi agar segera melakukan pembatasan tentang siapa yang berhak menerima BBM Subsidi.
Untuk itu Komda Sumut-NAD PMKRI meminta kepada pemerintah segera merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Hal ini dikarenakan aturan tersebut terlalu umum dan tidak mengatur secara spesifik berkaitan dengan pembatasan pemanfaatan BBM subsidi.
Komda Sumut-NAD PMKRI juga menyoroti sistem aplikasi MyPertamina karena dalam pelaksanaannya dinilai mempersulit lapisan masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki akses smartphone dan internet.
Kebijakan yang lahir dari rahim pemerintah saat ini, menurut Komda Sumut-NAD PMKRI sama sekali bukan solusi yang solutif untuk menjawab persoalan persoalan bangsa saat ini.
Kenaikan harga BBM hanya akan mengakibatkan dampak effect domino dalam perekonomian bangsa saat ini. Semestinya pemerintah sadar bahwa masyarakat baru beradaptasi untuk pulih dari kondisi pandemi yang memporak porandakan perekonomian masyarakat akar rumput.
Seharusnya untuk mencegah permintaan BBM Subsidi semakin tinggi, ujar Ceperianus Gea, pemerintah harus mampu memberantas mafia migas yang selama ini sangat marak.
Pemerintah juga harus mampu mengawasi bagaimana penyaluran BBM Subsidi agar harus tepat sasaran sehingga sektor-sektor industri dan masyarakat kalangan menegah ke atas tidak menggunakan BBM Subsidi.
Inilah selengkapnya tuntutan Komda Sumut-NAD PMKRI untuk diperhatikan serius pemerintah:
1. Meminta Polri dan penegak hukum lainnya untuk segera menindak tegas Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.
2. Mendorong Pemerintah agar mengendalikan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok.
3. Meminta Pemerintah harus dapat mengendalikan ketersediaan stok BBM disetiap daerah serta mendorong pemerintah untuk mengawasi penyaluran BBM tepat sasaran.
4. Mendorong Pemerintah agar segera mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan agar tepat sasaran.