Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Nisel. Anggota DPRD Nias Selatan (Nisel), Nurlim Loi, lebih memilih menemui pengunjuk rasa GMKI Cabang Teluk Dalam terkait penolakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Jumat (09/9/2022) ketimbang mengikuti dinas luar.
"Yah, tadi saya menerima kedatangan adek - adek dari GMKI yang ingin melakukan audiensi ke lembaga DPRD Nias Selatan tentang penolakan terhadap kenaikkan harga BBM," ujar Nurlim Loi saat ditemui seusai menerima audiensi GMKI Cabang Teluk Dalam.
Saat audiensi GMKI cabang Teluk Dalam, pimpinan dan anggota DPRD Nias Selatan tidak berada di tempat. Saat itu Sekretaris Dewan menemui dan menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota DPRD sedang melakukan kegiatan di luar gedung, melakukan monitoring lapangan.
Namun ketika diinformasikan bahwa ada yang melakukan audiens terkait dengan kenaikan BBM, Nurlim pun memberi waktu sebisa mungkin untuk menerima adek-adek GMKI Cabang Teluk Dalam sebagai bentuk kebersamaan dan sekaligus sebagai wakil rakyat yang salah satunya merasakan dampak dari Kenaikan Harga BBM terlebih masyarakat Nias Selatan.
Menanggapi sikap pernyataan yang disampaikan, Nurlim Loi menyampaikan secara pribadi bahwa perlu diluruskan kepada adek-adek GMKI dan khalayak masyarakat, bahwa pimpinan dan anggota DPRD Nias Selatan bukan tidak ingin menerima audiensi dimaksud atau tidak merasa terbeban akan kondisi yang dirasakan masyarakan saat ini, namun karena sebab monitoring lapangan adalah salah satu bentuk tugas yang dilakukan diluar gedung DPRD, maka sesuatu yang wajar apabila para wakil rakyat tidak sedang berada dikantor.
"Saya menyampaikan kepada adek-adek GMKI bahwa saya memahami dilema yang dialami. Saya ingin menyampaikan bahwa kenaikan BBM apabila dijadikan Pemerintah menjadi pilihan terakhir dalam menekan inflasi dengan tujuan untuk menekan angka kemiskinan dengan upaya kebijakan menambah BLT bagi kelompok rentan miskin atau miskin sebagai upaya Pemerintah menetralisir kebijakan yang dilakukan, saya rasa perlu dilakukan pengkajian ulang. Karena kebijakan seperti ini sebenarnya kurang tepat, bahkan mempersulit perekonomian dilingkungan masyarakat," kata Nurlim Loi.
Ada beberapa pernyataan sikap GMKI atas kebijakan pemerintah menaikan BBM yang disampaikan oleh salah seorang perwakilan GMKI bahwa pertama, meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, meminta pemerintah mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi; ketiga, meminta pemerintah segera merealisasikan Perpres Nomor 55 tahun 2019. Keempat, meminta pemerintah memangkas anggaran belanja yang tidak berdampak pada rakyat kecil; kelima meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak.
Sementara penambahan BLT terkadang pemberiannya tidak tepat sasaran, apabila kita berkaca dengan pemberian BLT sebelumnya, jika lengah dalam melakukan pengawasan maka kemungkinan ada oknum-oknum yang seyogianya tidak layak menerima BLT sesuai dengan ketentuan justru bisa mendapatkan BLT dimaksud.