Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Bukan saat sekarang ini dampak yang paling dirasakan masyarakat dari naiknya harga BBM Subsidi. Tetapi itu akan semakin terasa pada 3 bulan ke depan.
Salah satu yang harus dikendalikan adalah laju inflasi Sumut. Jangan sampai inflasi ke tingkat 6% hingga 8%. Sebelum BBM naik, inflasi sudah 5,16%. Harga-harga bahan pokok harus dijaga.
Karena itu, Pemprov Sumatera Utara bersama Bank Indonesia (BI), Perwakilan Sumut dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut akan menghitung dampak kenaikan harga BBM ke inflasi.
"Bukan sekarang (dampak kenaikan BBM), kalau sekarang pasti, ini yang perlu saya sampaikan. Dampak dari kenaikan ini ada 3 bulan kedepan. Kenapa ?, karena bersangkutan dengan masa tanam. Kalau sekarang sudah ditanam. Desember nanti panen, tapi berikutnya akan menjadi persoalan," ujar Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi di Medan, Minggu (18/09/2022).
Ia mengatakan harus dihitung secara betul-betul dampak kenaikan harga BBM. Sehingga dari sana akan ditentukan langkah-langkah antisipasi melonjaknya inflasi atau sebaliknya deflasi.
Pentingnya menghitung dampak kenaikan harga BBM Subsidi itu, jelas Edy Rajmayadi, adalah juga untuk melihat kenaikan harga kebutuhan pokok dengan daya beli masyarakat.
"Bukan hanya kasian, ini bukan soal kasian atau gak kasian. Ini harus dilakukan secara profesional. Kalau rakyat ini, kan tak tau. Akibat dampaknya (kenaikan BBM) ini. Ini yang mengharuskan kita mencari orang yang profesional bekerja tentang keuangan ini, mengatur uang tak bisa akan menjadi repot semua," kata Gubernur Edy.
Mantan Pangkostrad itu kembali menekankan pentingnya mengendalikan inflasi. Sebab inflasi yang semakin tinggi, akan menurunkan daya beli masyarakat. "Inflasi tinggi akan semakin menyulitkan kita," jelasnya.
Lebih lanjut Edy Rahmayadi mengatakan pertanian di Sumut untuk memasok kebutuhan pokok masyarakat, akan terimbas dengan naiknya harga BBM. Sehingga harga jual pertanian akan meningkat. Ia mempertanyakan apa harga jual tersebut akan menguntungkan petani?.
"Bibit dan kegiatan-kegiatan lain, pastinya dengan naiknya bahan bakar, pasti transportasi itu membutuhkan cost tambahan. Jadi yang ditanya akan datang, inikan harus menyesuaikan, ini yang harus kita komunikasikan. Sehingga perlu dikaji lagi," kata Gubernur Edy.
Terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial (Bansos) dampak naiknya BBM, Gubernur Edy mengungkapkan sedang menjadi pembahasan di Pemprov Sumut dan akan disalurkan dalam waktu dekat.
Lagi-lagi, Gubernur Edy mengatakan bukan menjadi solusi bagi masyarakat dengan penyaluran BLT atau Bansos untuk menekan dampak kenaikan BBM dengan daya beli masyarakat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Untuk itu, ada keputusan dengan perbankan. Ada keputusan dengan kebijakan daerah, ini harus sesuai. Apa dia, ada urusan BLT, cukup BLT segitu (untuk menekan dampak kenaikan BBM). Berapa kos perbedaan antara kenaikan dengan kebutuhan (pokok yang mau dibeli masyarakat). Ini kan harus dicocokkan (penghitungan dan langkah-langkah dilakukan Pemerintah)," tandas Gubernur Edy.