Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pengurus PSSI dituntut mundur buntut dari Tragedi Kanjuruhan. Federasi sepakbola nasional itu butuh kesadaran kalau harus bertanggung jawab penuh.
Tragedi Kanjuruhan memakan 132 korban jiwa. Peristiwa itu terjadi usai Arema FC dikalahkan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada lanjutan Liga 1 2022 pada 1 Oktober 2022.
Pengamat sepakbola Mohamad Kusnaeni menyebut diperlukan kesadaran bagi seluruh pihak dalam menanggapi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).
Termasuk rekomendasi yang meminta Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif PSSI yang diminta mengundurkan diri dari kursi jabatannya.
Seperti diketahui, TGIPF yang dipimpin Menteri Menko Polhukam Mahfud MD tertulis ada 12 rekomendasi, salah satunya ditujukan kepada PSSI.
Dalam rekomendasi itu, mereka meminta agar PSSI dapat mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas Tragedi Kanjuruhan. Meskipun secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI.
"Menurut saya, rekomendasi yang dikeluarkan tim gabungan pencari fakta ini sah-sah saja, cukup kuat, cukup lengkap, tapi permasalahannya yang pertama, yang namanya rekomendasi sifatnya tidak final. Rekomendasi itu hanya saran, dipatuhi atau tidak itu bergantung pada yang diberikan rekomendasi itu, yang disasar oleh rekomendasi itu," kata Kusnaeni kepada detikSport, Minggu (16/10).
"Kalau pemerintah kan jelas, merespons tim rekomendasi itu dengan minta Kementerian PUPR melakukan audit seluruh stadion di Tanah Air. Itu kan rekomendasinya dari tim gabungan diterima oleh pemerintah dan dilaksanakan. Kemudian suporter juga disasar juga oleh rekomendasi itu. Nah, kita tunggu apa respons dari suporter itu," dia menjelaskan.
"Termasuk PSSI disasar oleh rekomendasi, tinggal kita tunggu responsnya. Dari rekomendasi kan diminta mengundurkan diri. Sementara mengundurkan diri itu diatur oleh yang namanya peraturan organisasi internal PSSI dalam statuta. Bahkan selain statuta ada kode etik, komisi disiplin, dan sebagainya. Itu memang diatur, peluang atau ruang untuk mengundurkan diri. Nah itu mau diambil atau tidak? Terserah," lanjutnya.
"Nah pertanyaan berikutnya, jika tak mau mengundurkan diri lalu bagaimana? jika misalnya pemerintah ikut campur memaksa mengundurkan diri, itu malah masalah.
Karena itu membuat FIFA mempunyai alasan untuk menjatuhkan sanksi. (buat Indonesia) padahal kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia U-20."
"Jadi menurut saya, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan ini karena ini bisa berperngaruh terhadap status Indonesia sebagai anggota FIFA. Bahwa rekomendasi dari tim gabungan itu oke, tapi untuk pelaksanaannya bergantung pada pihak internal PSSI sendiri. Punya tanggung jawab moral enggak? Itu kan kembali ke mereka. Ada tak tanggung jawab moral sebagai pengelola federasi ini (tidak), terhadap peristiwa itu responsnya bagaimana?"
"Kalau misalnya mereka menganggap secara moral bentuk pertanggungjawabannya adalah melanjutkan kepengurusan, memperbaiki kesalahan, ya itu juga tidak bisa diapa-apakan."
"Karena kepengurusan PSSI itu yang menentukan bukan tim gabungan, yang menentukan juga bukan negara, bahkan juga 300 juta netizen Indonesia misalnya meminta pengunduran diri. Yang menentukan status pengunduran PSSI itu para pemilik suara, voters, di kongres, dan anggota PSSI secara keseluruhan yang jumlahnya 500 sekian itu," ujarnya.
"Kalau mereka itu yang meminta pertanggungjawaban dalam bentuk KLB (Kongres Luar Biasa), atau mosi tidak percaya, atau apapun, baru bisa dilakukan langkah hukum, menurut hukum organisasi. Tapi kalau tidak ada permintaan, upaya, dari voters, anggota, ya sudah kita cuma bisa mengimbau. Jika imbauannya ternyata tidak dilaksanakan? ya sudah sampai di situ."
Untuk itu, Kusnaeni mengatakan agar rekomendasi yang sudah dibuat tak menjadi sia-sia, diperlukan kesadaran bagi seluruh pihak terkait.
"Seperti yang saya katakan, tim gabungan boleh merekomendasikan apapun tapi kembali kepada yang direkomendasikan, merasa terpanggil enggak untuk mewujudkan rekomendasi itu. Karena dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pihak," tuturnya.
"Kan yang direkomendasikan banyak disitu, bukan hanya PSSI, pemerintah juga, suporter, operator kompetisi juga. Jadi menurut saya harus intropeksi, mawas diri, bahkan menurut saya, langkah terbaiknya, tim gabungan itu jangan merasa tugasnya sudah selesai. Harus dikawal terus (rekomendasinya),"kata Kusnaeni.
"Kalau cuma bikin rekomendasi, melalui peninjauan ke lapangan, begini-begini, ya enak banget tim gabungan cuma bikin begitu doang, sudah gitu rekomendasinya tak diindahkan. Jadi buat apa tim gabungan?" kata Kusnaeni.(dts)