Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengambil kebijakan penanggulangan inflasi di Provinsi Sumut, yang antara lain disebabkan kenaikan harga BBM.
Pemprov Sumut tahun 2022 menyiapkan anggaran senilai Rp 39,8 miliar untuk dialokasikan secara bertahap ke program pengendalian dan penanganan dampak inflasi di Sumut.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Naslindo Sirait, mengatakan anggaran Rp 39,8 miliar itu antara lain dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada 30.762 orang total Rp 19,268 miliar.
Adapun rincian kelompok dan jumlah penerima BLT, terdiri dari penyandang disabilitas 1.600 orang, lasia kurang mampu 8.942 orang, tukang becak 5.280 orang, ojek online 8.580 orang dan ojek pangkalan 6.270 orang.
"Untuk bansos, sekarang kita godok peraturan Gubernur, rencana kita memberikan kepada disabilitas, Ojol, tukang becak, lebih kurang 30 ribuan di Sumut," ujar Naslindo Sirait, kepada wartawan di Medan, Jumat (21/10/2022).
"Artinya bantuan ini merupakan tanggung jawab dan upaya kita untuk ikut meringankan beban masyarakat terkena imbas kenaikan BBM bersubsidi, yang mana bahwa kenaikan harga BBM ini berdampak ke inflasi di Sumut," jelasnnya.
Naslindo mengungkapkan kemungkinan besar BLT itu.akan disalurkan dalam waktu dekat ini."Pelaksanaan mungkin akhir November lah. Karena, kita perlu mendata," tutur Naslindo.
Sebelum BLT disalurkan, Pemprov terus berkordinasi dengan Pemkab/Pemko. "Jangan sampai tumpang tindih dengan yang didata oleh petugas PKH kita di lapangan dan bisa langsung ditransfer oleh bank Sumut, Oktober, November dan Desember," kata Naslindo.
Kemudian Pemprov Sumut juga mengalokasikan bantuan subsidi tarif dampak kenaikan harga BBM ke 7.728 armada (AKDP) senilai Rp 3,153 miliar, meskipun SK penyesuaian tarif angkutan darat sudah diterbitkan gubernur.
"Kita minta Kabupaten/Kota melakukan itu, kewenangan kita Angkutan antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kita memikirkan subsidi, bukan menaikkan tarif. Kalau BBM turun, sulit kita merevisi tarif itu," ujar Naslindo.
Naslindo mengatakan pihaknya tengah melakukan pembahasan untuk regulasi penyaluran subsidi angkutan AKDP ini. Sehingga subsidi dapat disalurkan tetap sasaran dan meringankan beban masyarakat.
"Berapa hitungan subsidi, bagaimana mekanismenya, infrastruktur kita bangun efektif. Jangan sampai disubsidi, tapi membebani ongkos bagi masyarakat atau penumpang lagi kita pikirkan, agar tetap sasaran," ucap Naslindo.
Lebih lanjut Naslindo menyebutkan, akan ada juga pasar murah di sejumlah titik di daerah-daerah di Sumut, yang dianggarkan senilai Rp 1 miliar. Pasar murah dihadirkan karena biasanya saat hari raya besar keagaamaan, seperti Natal dan Tahun Baru, daya beli meningkat akan memicu kenaikan inflasi.
Lalu disiapkan juga alokasi anggaran untuk bantuan pengadaan bibit unggas senilai Rp 2,1 miliar, pengadaan bibit ikan Rp 3,6 miliar.
Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga mendapat bantuan, yang terdiri dari bantuan sarana bagi UMKM senilai Rp 9,933 miliar dan bantuan sarana produksi Rp 350 juta.
"Lalu untuk Natal dan Tahun Baru nanti, juga Pak Gubernur mengarahkan adanya atensi. Sehingga untuk Nataru nanti ada bantuan mudik gratis dengan anggaran Rp 400 juta. Jadi kita akan memfasilitasi masyarakat untuk mudik mahasiswa dan masyarakat," sebut Naslindo.