Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Langkat. Proses tender proyek LPSE melalui ULP Pemkab Langkat ricuh, Kamis (10/11/2022). Kericuan terjadi sewaktu proses pembuktian berkas perusahaan rekanan yang mengikuti tender. Pasalnya, proyek-proyek yang dilelang di Dinas PUPR, Perkim ,Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sudah dikuasai oknum-oknum suruhan penguasa maupun oknum aparat dengan sandi 'merah putih'.
Sejumlah oknum yang mengaku tim pengamanan dalam proses pembuktian berkas perusahaan rekanan yang mengikuti tender LPSE terlibat keributan. Hal ini terjadi akibat tim oknum pengamanan ilegal melarang para perusahaan rekanan menghadiri undangan panitia tender LPSE.
Pantauan wartawan di lokasi ULP Pemkab Langkat, situasi semakin ricuh saat beberapa perwakilan perusahaan rekanan yang diundang panitia lelang LPSE untuk proses pembuktian berkas dihadang puluhan oknum preman yang diduga merupakan bagian dari rekanan lokal yang sudah memvloting paket proyek. Karena takut bersaing seperti penimpahan paket proyek, komplotan preman langsung melakukan penghadangan. Beberapa personil Polres Langkat tampak kalah 'pamor' dengan aksi preman tersebut.
Pembuktian dokumentasi berkas perusahaan rekanan proyek PUPR, Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan di LPSE ULP Pemkab Langkat dihalangi puluhan rekanan lokal. Para rekanan yang diundang untuk pembuktian dan kelengkapan berkas pemenang tender dari luar Kabupaten Langkat dihalangi dan diusir.
Mirisnya, ada petugas pengamanan dari pihak Polres Langkat, tapi sepertinya tak berdaya dengan sikap premanisme rekanan lokal. Insiden kericuhan tersebut menarik perhatian para pegawai di Gedung Kantor Bupati Langkat serta wartawan.
Bahkan salah seorang oknum berpakaian sipil yang mengaku sebagai pengamanan dari rekanan lokal berupaya menswiping hape wartawan Topmetro yang terus mengabadikan kericuhan pengusiran rekanan lewat foto dan video.
“Coba mana hape kamu. Liat, buka rekaman video tadi. Hapus, hapus,” ujar salah seorang oknum yang mengaku sebagai tim pengamanan.
Arogansi oknum yang mengaku sebagai pengamanan tersebut langsung ditentang wartawan lain, sehingga nyali preman bayaran para dinas yang melelang proyek APBD itu kendor.
Ironisnya lagi, ada seorang rekanan wanita berasal dari Medan tak tahan melihat aksi para pengaman tersebut langsung menerobos masuk ruangan panitia tender ULP Pemkab Langkat.
Rekanan wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya datang berdasarkan undangan yang diterima dari panitia pelaksanaan tender LPSE ULP Pemkab Langkat untuk pembuktian kelengkapan berkas perusahaan yang mengikuti tender melalui LPSE.
“Saya datang ke sini berdasarkan undangan yang saya terima dari LPSE sudah dari jam 12.00 siang. Kenapa kami dihalang-halangi. Kalau memang rekanan dari luar dilarang ikut serta dalam proses tender, bikin pengumuman dan surat. Dua kali kami mengalami penghadangan dihalang-halangi di sini. Ingat, ini akan saya viralkan,” ujar wanita itu.
Para preman terus bersorak sorai mengejek rekanan yang diundang. Sementara pihak panitia tender seolah- olah tidak mampu berbuat banyak.
Terpisah, beberapa rekanan proyek yang tidak mau disebut identitasnya mengaku mereka banyak yang tidak ikut lelang tender proyek APBD, karena pemberian fee proyek masih dijalankan.
“Jujur aja, saya untuk tender anggaran P-APBD TA 2022 tidak ada mendapat proyek pekerjaan. Karena saya tidak ada memberikan fee proyek baik di Dinas PUPR maupun di dinas lainnya,” ungkap mereka kalangan rekanan.