Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) terkait rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM). Langkah ini dilakukan guna mempercepat transisi energi di Indonesia demi mencapai net zero emission (NZE) di 2060.
Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dan ADB yang menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP), yaitu PLTU Cirebon-1. Kegiatan yang berlangsung pada peluncuran ETM Country Platform di Nusa Dua, Bali pada Senin (13/11) ini dihadiri Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Presiden Direktur Cirebon Electric Power (CEP) Hisahiro Takeuchi, dan CEO Indonesia Investment Authority (INA) Ridha D. M. Wirakusumah.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan PLN yang berkomitmen dalam transisi energi telah mengembangkan peta jalan komprehensif untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Meskipun demikian, pihaknya menilai kolaborasi antar pemangku kepentingan berperan penting dalam mempercepat transisi energi.
Untuk itu, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan ADB melalui skema ETM untuk membantu mempercepat transisi energi di Indonesia.
"Kami mau ruang yang lebih untuk EBT masuk ke dalam ekosistem kita. Dan bagaimana kita akan melakukan pensiun dini pembangkit listrik bertenaga batu bara. Maka, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kami membangun mekanisme transisi energi," ucap Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa (15/11/2022).
Sementara itu, Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengungkap melalui nota kesepahaman tersebut ini pihaknya sepakat membuka diskusi detail terkait upaya mempercepat penghentian PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) milik CEP di Jawa Barat.
Adapun kolaborasi ini bertujuan mencapai pengurangan emisi CO2 yang signifikan melalui model yang dapat ditiru dan diterapkan ke IPP lain di Indonesia. Serta diterapkan pada daerah lain di Asia Pasifik dan sekitarnya.
"ADB bangga dapat bekerja sama dengan Indonesia dan mitra kami untuk mengubah lanskap energi," ucapnya.
Setelah kesepakatan tercapai di antara para pihak, ADB akan memberikan fasilitas pensiun dini dalam bentuk senior debt dengan syarat tenor perjanjian jual beli listrik antara CEP dan PLN akan dipersingkat melalui ETM. Langkah ini merupakan komitmen pihaknya untuk mewujudkan wilayah Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sembari melanjutkan upaya memberantas kemiskinan ekstrem.
"ETM juga memberikan contoh bagi negara lain untuk menempa jalan menuju target nol emisi. Di masa mendatang, ADB berkomitmen untuk mendukung upaya ini di seluruh Asia, dan Pasifik," jelasnya.
Presiden Direktur CEP, Hisahiro Takeuchi turut menyambut baik kerja sama ini. Ia mengaku bangga bisa ambil bagian dalam inisiatif transisi energi di Indonesia untuk menyediakan energi yang bersih.
"ETM memberikan pendekatan inovatif bagi perusahaan seperti CEP untuk melakukan transisi dari batu bara ke energi bersih sekaligus menyediakan daya yang andal dan terjangkau untuk infrastruktur energi Indonesia. MoU ini merupakan langkah maju yang besar bagi Indonesia dan kami bangga dapat bekerja sama dengan ADB dan Indonesia Investment Authority," tandasnya.
Tentang Skema ETM
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap Indonesia punya komitmen besar untuk mengatasi perubahan iklim dengan melakukan transisi energi. Atas dasar itu, diluncurkanlah satu platform bernama Energy Transition Mechanism (ETM) yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi PLTU IPP bahkan negara lain.
Ia menjelaskan ETM merupakan skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk berbagai pihak agar bisa terlibat proyek energi bersih di Indonesia. ETM dibentuk untuk bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional, maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih di Indonesia.
Menurutnya, ETM dibentuk supaya pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia bisa dikolaborasikan melalui pembiayaan campuran dari segala sektor.
"Melalui skema ETM ini, kita akan menyediakan platform yang lebih transparan. Dengan menyediakan platform ETM ini, semua stakeholder, baik pendanaan dari bank-bank pembangunan multilateral (MDbs), bilateral, sektor swasta, akan memiliki skema regulasi yang sama untuk membuat transisi energi ini bisa tercapai," tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, adanya skema ini bisa menjadi win-win solution bagi PLN. Di samping menyediakan energi bersih dan murah bagi masyarakat, hal ini juga tidak akan membebani keuangan PLN dalam proses transisi energi.
"Transisi energi yang adil dan terjangkau ini jangan menjadikan kondisi keuangan PLN memburuk. Ini seharusnya membuat situasi finansial PLN lebih sehat, tapi di saat yang sama juga tetap bisa mendorong pengurangan karbon secara lebih signifikan, dan membuat pembiayaan energi di Indonesia menjadi lebih efisien dan kompetitif," pungkasnya.(dtf)