Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Baskami Ginting meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunda pengusiran 307 warga dari lahan Bumi Perkemahan (Bumper) Pramuka Sibolangit yang direncanakan digelar besok, karena dikhawatirkan akan terjadi bentrokan di lapangan, sebab warga juga sudah menyatakan akan mempertahankan lahan yang sudah mereka kuasai sejak tahun 1954.
"Kami mendesak gubernur jangan buru-buru menertibkan masyarakat yang berada di kawasan Bumper Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, sebab bisa terjadi bentrokan antara aparat kepolisian, Satpol PP dan masyarakat," tandas Baskami Ginting, Rabu (16/11/2022) menyikapi aksi unjuk rasa masyarakat Sibolangit yang menolak "diusir" dari lahan yang telah mereka kuasai secara turun-temurun.
Dari pengaduan warga ke lembaga legislatif, kata Baskami, rencana penertiban tersebut tidak pernah dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan warga yang mendiami kawasan Bumper Sibolangit. Tapi hanya diberi surat pemberitahuan penertiban pertama, kedua dan ketiga kepada masyarakat, agar segera meninggalkan lahan Bumper Sibolangit.
Baskami menjelaskan, masyarakat yang berada di Bumper Sibolangit mayoritas didiami suku Karo yang masih kuat dengan kultur adat dan budaya, sehingga untuk menyelesaikan persoalan sebaiknya dilakukan musyawarah tanpa mengedepankan unsur paksaan atau kekerasan.
"Jadi solusinya, Pemprov Sumut dan masyarakat harus dipertemukan melalui jalur dialog tadi, guna mencari solusi terbaiknya, sebab Pemprov Sumut tentu ingin menegakkan Perda guna menyelamatkan asetnya. Begitu juga masyarakat, tentu tidak rela 307 bangunan permanen dan semi permanen mupun bangunan berbentuk gubuk diruntuhkan tanpa ada penyelesaiannya," tegas Baskami.