Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Rapat penanganan banjir di Sumatera Utara yang dipimpin Gubernur Edy Rahmayadi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (23/11/2022), belum menghasilkan keputusan yang kuat.
Seyogianya diharapkan ada hasil konkrit untuk penanganan banjir di Sumut. Namun tidak hadirnya para pengambil keputusan (decision maker) seperti bupati, wali kota dan BPN, mengakibatkan belum ada keputusan yang mengikat.
Gubernur Edy didampingi Plt Kadis SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, Bambang Pardede, dan Kepala BWS Sumatera II, Mohammad Firman, menyesalkan ketidakhadiran para pengambil keputusan tersebut.
"Ini dijadwal ulang lagilah ya. Nanti undang lagi bupati, wali kota, BPN. Sekalian nanti diundanglah Forkopimda," ujar Edy Rahmayadi kepada Bambang Pardede dalam arahannya.
Edy Rahmayadi, mantan Pangkostrad itu, kembali menggagasi pembentukan Tim Terpadu Pengendalian banjir di Sumut. "Dulu pernah ini kita bentuk, tapi karena tamu tak diundang (Covid-19), ya nggak jalan," sebut Edy.
Padahal lanjut Edy Rahmayadi, pengendalian banjir Sumut telah diprogramkan sebelumnya, khususnya agar Kota Medan bebas banjir di tahun 2021. "Dan ini memang butuh penanganan dari semua pihak, kolaborasi," sebut Edy.
Karena itu, Gubernur Edy, kembali mengagasi pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Banjir di Sumut. Nantinya tim itu akan dikomandoi Pangdam I/BB bersama Kapolda Sumut dan didukung penuh Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko, sertai balai atau satuan vertikal kementerian-kementerian terkait.
Tim Terpadu Pengendalian Banjir tersebut, jelas Edy Rahmayadi, tugasnya kurang lebih seperti pengendalian sungai Citarum di Pasundan, Jawa Barat, yang saat itu dikomandoi Pangdam Mayjen TNI Doni Munardo.
Sambil memperlihatkan cuplikan video penanganan Sungai Citarum dari tumpukan sampah, Edy Ramayadi, berharap sungai-sungai di Medan misalnya, bisa jernih dan mengalir bebas serta tidak menyumbangkan banjir ke pemukiman warga.
"Enam bulan dikerjai Doni Munardo, ini letting saya, terus datang Pak Jokowi, seperti ini ni airnya bersih," jelas Edy sambil menunjukkan cuplikan gambar Presiden Jokowi meninjau sungai itu pasca penanganan.
Lebih lanjut kepada wartawan usai rapat itu, Edy Rahmayadi mengatakan Tim Terpadu Pengendalian Banjir di Sumut itu akan segera terbentuk.
"Segera, tapi yang diundang harus datang, punya pengambilan kebijakan, kalau di undang yang datang hanya yang mewakili tak selesai ini," jelas Edy.
Nantinya akan diatur skema pembiayaan untuk kerja-kerja tim, baik dari Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko, maupun dari Pangdam dan Polda. "Karena ada tim, kita bisa hibahkan, begitulah semua," sebut Edy.
Artinya, jelas Edy, semua pihak terkait nantinya, juga ikut berkolaborasi. "Seperti Wali Kota Medan, itu memang tak bisa dia sendiri, bukan urusan dia tok. Kalau sudah melibatkan dua, tiga kabupaten, gubernur itu harus hadir, punya wewenang di situ," jelas Edy lagi
Secara teknis, tim akan bekerja menormalisasi sungai, membebaskan bantaran sungai dari bangunan warga, pelurusan sungai yang dibelokkan dan hal lainnya yang selama ini dianggap berkontribusi terjadinya banjir.
"Kita akan selesaikan, kita tim terpadu untuk mengatasinya, sehingga baik itu BWS, baik itu nanti sektor-sektor yang mengatasi perusahaan, ada yang mengatur mengawasi tentang rumah-rumah rakyat, yang sudah menempati di bantaran, ada yang mengatur sungai itu, melakukan normalisasi sungai itu yang harus kita lakukan," jelas Edy.