Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Network for Indonesian Demokracy Sociaty ) (Netfid) Sumatera Utara (Sumut) menggelar dialog publik dengan tema "Menangkal Isu Politik Identitas, Informasi Hoaks dan Radikalisme Jelang Pemilu 2024", di Amaliun Convention Hall Medan, Jumat (2/12/2022). Kegiatan inti diikuti perwakilan mahasiswa diri berbagai kampus di Medan, pimpinan Cipayung Plus Sumut dan Kota Medan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kawasan Kota Medan, insan pers, organisasi pemantau Pemilu Sumut dan Medan serta perwakilan partai politik.
Ketua Umum Netfid Indonesia, Dahlia Umar, mengatakan, politik identitas adalah tindakan politis yang mengedepankan kepentingan satu kelompok karena memiliki kesamaan indentitas atau karakteristik baik berbasis ras, etnis jender atau agama. Politik indentitas sudah dilakukan untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia.
"Artinya sudah dilakukan dengan tujuan yang baik, yakni berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ini politik identitas yang baik. Akan tetapi kalau untuk menghambat dan menjadikan perpecahan suatu bangsa itu merupakan politik identitas yang salah dan harus ditolak,“ tegas Dahlia.
Ketua Netfid Sumut, Azlansyah Hasibuan, menambahkan, tujuan dialog ini untuk mempererat hubungan kebangsaan sesama anak bangsa demi terciptanya demokrasi yang baik pada Pemilu 2024 nanti.
"Netfid Sumut hadir sebagai lembaga pegiat demokrasi yang memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Netfid Sumut akan melakukan upaya kongkrit demi terwujudnya demokrasi yang baik, sehingga Pemilu 2024 berjalan sukses," kata Azlansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/12/2022)
"Sejatinya Pemilu ini adalah untuk memilih pemimpin yang punya ide dan gagasan yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia," lanjut Azlan.
Narasumber dialog Direktur Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Sumut, Kombes Dwi Indra Maulana, mengatakan, Polri dilarang keras terlibat politik praktis. Jika personil terlibat tindak pidana ini akan ditindak tegas. Ini komitmen Polri untuk mewujudkan Polri yang presisi.
Komisioner Komisi Informasi Publik Sumut, M Safi'i Sitorus, mengatakan, tugas dan fungsi Komisi Informasi ialah menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai UU No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bicara Pemilu pihaknya bertanggungjawab atas terwujudnya budaya keterbukaan demi kemajuan bangsa, Safii.
Komisioner Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut Agus Salam Nasution menyampaikan dialog seperti ini perlu terus dilakukan untuk memberi pelajaran yang produktif kepada masyarakat. Bawaslu, kata Agus, juga tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Jika masyarakat menemukan hal yang merugikan demokrasi atau menghambat Pemilu, segera melapor kepada pihak berwenang dan pihaknya.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas ), H Muhammad Dawam menuturkan aspek utama menangkal isu politik identitas. Sebab, politik identitas merupakan sikap yang mengedepankan golongan atau simbol untuk mendapatkan pengaruh politik.
Wakil Ketua DPC PDIP Medan Hasanul Jihadi mengatakan politik identitas, info hoax, dan radikalisme jadi isu yang populer di Sumut. Ia mengajak semua pihak melakukan pengawasan dan menjadikan wawasan ideologi kebangsaan membumi untuk mengatasi politik identitas dengan berpegang teguh prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.