Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Guru dan dosen dalam memaparkan pelajaran aliran-aliran ideologi di kelas mau tidak mau memaparkan ajaran Marxisme-Leninisme sebagai salah satu jenis ideologi. Di sisi lain, KUHP baru melarang semua orang menyebarkan Marxisme-
Leninisme dan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu, apakah guru-dosen dipenjara bila mengajarkan Marxisme-Leninisme?
Larangan menyebarkan ajaran Marxisme-Leninisme dan paham yang bertentangan Pancasila diatur dalam Pasal 188 KUHP.
"Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun," demikian bunyi Pasal 188 ayat 1 KUHP baru yang dikutip detikcom, Selasa (6/12/2022).
Dalam penjelasan KUHP baru itu disebutkan yang dimaksud dengan 'menyebarkan atau mengembangkan' adalah mengajak orang lain menganut paham komunisme atau Marxisme/Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan menjadikannya gerakan kelompok yang bertujuan menentang nilai Pancasila.
1. Dalam hal perbuatan itu dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Dalam hal perbuatan di atas mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Dalam hal perbuatan di atas mengakibatkan orang menderita Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
4. Dalam hal perbuatan di atas mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Lalu apakah guru-dosen dipenjara bila mengajarkan Marxisme-Leninisme? Ternyata jawabannya tidak.
"Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan," demikian bunyi Pasal 188 ayat 6. dtc