Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Brasilia. Mahkamah Agung Brasil setuju untuk memulai penyelidikan terhadap dugaan peran mantan Presiden Jair Bolsonaro dalam unjuk rasa antidemokrasi yang berujung penyerbuan sejumlah gedung pemerintahan di ibu kota Brasilia oleh para pendukungnya. Bolsonaro diduga menghasut penyerbuan itu.
Seperti dilansir Reuters, Sabtu (14/1/2023), dimulainya penyelidikan terhadap dugaan peran Bolsonaro dalam penyerbuan oleh para pendukungnya, yang memicu banyak kecaman itu, diumumkan salah satu hakim Mahkamah Agung Brasil pada Jumat (13/1) waktu setempat.
Penyelidikan oleh Mahkamah Agung itu memenuhi permintaan jaksa federal Brasil agar nama Bolsonaro disertakan dalam daftar orang yang diselidiki lebih lanjut terkait kerusuhan di Brasilia.
"Tokoh-tokoh publik yang terus bersekongkol dengan para pengecut dalam melawan demokrasi untuk mencoba menetapkan keadaan pengecualian, akan dimintai pertanggungjawaban," tegas hakim agung Brasil, Alexandre de Moraes, dalam pernyataannya.
Disebutkan kantor jaksa federal Brasil bahwa Bolsonaro yang kini tengah berada di Florida, Amerika Serikat (AS), akan diselidiki oleh jaksa atas dugaan 'penghasutan dan pengatur intelektual atas tindakan antidemokrasi yang berujung vandalisme dan tindak kekerasan di Brasilia pada Minggu (8/1) lalu'.
Mahkamah Agung telah memerintahkan penangkapan terhadap mantan Menteri Kehakiman era Bolsonaro, Anderson Torres, menyusul unjuk rasa ricuh yang terjadi di Brasilia setelah dia bertanggung jawab atas keamanan publik di ibu kota Brasil.
Ribuan pendukung Bolsonaro menyerbu dan merusak gedung Mahkamah Agung, Kongres dan Istana Kepresidenan Brasil, pekan lalu, dalam upaya memicu kekacauan dan kudeta militer yang akan melengserkan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva yang kini berkuasa, juga mengambilkan Bolsonaro pada kekuasaan.
Usai kalah dalam pemilu Brasil pada Oktober tahun lalu, Bolsonaro meninggalkan Brasil dan terbang ke AS menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Presiden Brasil. Dia menghindari untuk menyerahkan selempang kepresidenan kepada Lula da Silva dalam seremoni pelantikan pada 1 Januari lalu.
Torres, yang sama seperti Bolsonaro juga berada di Florida, mengungkapkan rencananya untuk pulang ke Brasil dan menyerahkan diri. Sementara Bolsonaro, dalam pernyataan via media sosial, juga menegaskan akan kembali pulang ke Brasil.
Sementara itu, Menteri Kehakiman Brasil Flavio Dino dalam konferensi pers menyatakan akan menunggu hingga pekan depan untuk mengevaluasi ulang kasu Torres. Dia mengindikasikan bahwa upaya mengajukan ekstradisi bisa terjadi jika Torres tidak pulang ke Brasil dan menyerahkan diri.
Surat perintah penangkapan terhadap Torres diterbitkan oleh hakim De Moraes, yang mencopot Torres dari jabatannya beberapa jam usai kerusuhan terjadi.
Pada Kamis (12/1) waktu setempat, pihak kepolisian menemukan draf dekrit di rumah Torres yang tampaknya merupakan proposal untuk mengintervensi hasil pemilu. Torres mengklaim dokumen itu berada di antara dokumen lainnya yang telah dibuang. Dia menuduh dokumen itu 'dibocorkan' oleh surat kabar lokal Folha de S.Paulo saat dirinya tidak ada untuk menciptakan 'narasi palsu'.
Dalam konferensi pers, Dino mengakui belum mengajukan permintaan apapun terhadap otoritas AS terkait Bolsonaro. Partai Liberal, yang menaungi Bolsonaro, memutuskan untuk memperkuat tim kuasa hukumnya sebagai persiapan membela mantan Presiden Brasil itu.
Bolsonaro diketahui telah menghadapi rentetan penyelidikan atas pernyataan-pernyataan antidemokrasi yang disampaikannya saat masih menjabat, termasuk klaim berulang kali soal sistem pemilu terbuka untuk kecurangan. Para pemimpin Partai Liberal mengkhawatirkan Bolsonaro akan dimintai pertanggungjawaban atas penyerbuan gedung-gedung pemerintah Brasil pada Minggu (8/1) lalu.
Meskipun partai yang menaungi Bolsonaro meyakini dia tidak akan langsung ditangkap, mereka mengkhawatirkan jika mantan Presiden Brasil itu akan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilu tahun 2026 mendatang.(dtc)