Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Langkat. Komisi VIII DPR RI, Jumat (17/2/2023) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Langkat.
Komisi VIII DPR RI pun membeberkan hasil Kunjungan Kerja (kungker) di berbagai daerah.
Ketua Tim Kunjungan Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan, pihaknya melakukan kunker resist di 3 tempat dan dilakukan selama 3 hari.
Pertama di Sumatera Utara, yakni tepatnya Kabupaten Langkat, yang ke dua di Balik Papan, Kalimantan Timur dan ketiga Labuan Bajo, NTT.
"Alhamdulillah telah menyelesaikan dengan baik dan berbicara dengan berbagai Kementerian dan juga ada lembaga-lembaga. Pertama Kementerian Agama, kedua Kementerian Sosial dan ketiga saya lupa tadi ya, ada dari BNPB. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Lembaga-Lembaga lain sangat strategis, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji yang hari ini kita disertai oleh Pak Alexander," kataMarwan Dasopang.
Komisi VIII DPR RI sudah melakukan berbagai diskusi terutama di dalam penetapan APBN tahun 2023 di bidang Kementerian Agama dan juga hal yang sama di Kementerian Sosial.
Apakah di bidang sosial berjalan dengan baik. Komisi VIII mendorong untuk mencoba memberikan mengeluarkan bantuan PKH menjadi orang yang bisa tidak membutuhkan bantuan.
Jika punya 10 juta penerima, mencoba memberikan bantuan rumah layak huni atau rumah sejahtera terpadu.
Kalau masyarakat sudah di bantu rumah belum otomatis keluar dari kemiskinan. Paling tidak kita targetkan mulai 1 periode, minimal telah keluar 1 juta penduduk dari bantuan PKH.
"Di bidang bencana, baru dikejutkan negara lain Turki dan Suria. Maka karena itu alam yang tidak bisa di lawan, itu harus bisa antisipasi. Maka dari itu bidang bencana ingin menggeser masyarakat untuk melakukan antisipasi atau pengetahuan sejak dini tentang pengetahuan bencana. Maka dari itu saya berharap bidang bencana bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat," katanya lagi.
Dijelaskan Marwan Dasopang, biaya haji Rp 90,8 juta, dari situ menjadi tanggung jawab jamaah untuk membayar Rp 49,8 juta, sudah maksimal dari biaya pemerintah.
Pemerintah mengusulkan Rp 69,88 juta untuk biaya haji. DPR dan pemerintah melakukan kajian maka bisa di tetapkan menjadi Rp 90,8 juta.
Plt Bupati Langkat, Syah Afandin, mengatakan, banyak usulan untuk disampaikan ke DPR, ada Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
"Kita berharap, karena di sini jumlah penduduknya banyak, tentu permintaannya juga banyak. Paling tidak 2.000 unit bisa ditempatkan di Kabupaten Langkat," kata Syah Afandin.
Kemudian, Syah Afandin berharap ada kartu Indonesia sehat (KIS) dengan jumlah penduduk yang sudah disampaikan tadi. Pihaknya berharap adanya kartu KIS 200 ribu.
"Kami mengucapkan terima kasih karena di Langkat sudah menerima kurang lebih 420.000 jiwa, tapi kalau kita hitung persentasi itu masih sekitar 30% dari jumlah penduduk, maka kami berharap agar ada penambahan lagi sekitar 200 ribu," kata Syah Afandin lagi.
Syah Afandi, juga menyampaikan untuk pendamping PKH, dikasi modal untuk usaha, kalau boleh dapat orang itu modal ini kan bisa untuk mengembangkan usaha. Nanti kalau dia maju bisa mandiri enggak usah dikasih gaji pun enggak apa-apa asal modalnya dikasih.
"Jadi para pendamping PKH udah saya tanya, jika mereka dikasih modal untuk usaha mereka tidak di gaji juga tidak apa-apa," beber Syah Afandin.
Selanjutnya Syah Afandin menyampaikan tentang jembatan yang ada di Binge, di sana ada tempat wisata Rumah Pohon dan banyak peluang untuk wisata yang masuk.
Diharapkan jembatan tersebut di bangun karena wisata ini sangat strategis tempatnya, bisa menuju ke Brastagi dengan waktu 40 menit.***