Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Sumatera Utara, menggelar acara buka puasa bersama di VIP Legong Pondok Jimbaran, Jalan Babura Medan, Rabu (05/04/2023).
Selain ajang perkenalan pengurus baru Gapensi Sumut periode 2023-2028 dan mempererat kebersamaan, beberapa hal juga berkembang jadi isu utama Gapensi dari diskusi usai berbuka puasa bersama.
Ketua Umum BPD Gapensi Sumut, Sanggam SH Bakkara, mengemukakan di antaranya memperjuangkan usulan besaran nilai proyek Penunjukan Langsung menjadi minimal Rp 500 juta sampai maksimal Rp 1 miliar kepada Gubernur Sumut dan Pemerintah Pusat.
Selama ini, kata Ketua Sanggam Bakkara, hanya maksimal sampai Rp 200 juta. "Kita usulkan 500 juta sampai 1 miliar nilai PL," ujarnya didampingi Sekretaris Umum Gapensi Sumut, Syamsuddin Waruwu.
Menurut Ketua Sanggam Bakkara, tujuan pengusulan kenaikan nilai proyek PL itu untuk menyelematkan para kontraktor lokal di Sumut, khususnya kontraktor skala kecil.
"Dasarnya adalah supaya bisa bangkit pengusaha kecil di Sumut, karena dia punya staf, bagaimana dia menggajinya, bagaimana membeli peralatan, tenaga ahli, operasional dan semua," ujar Ketua Sanggam Bakkara.
Usulan menaikkan nilai PL tersebut, lanjut Ketua Sanggam Bakkara, bukanlah hal baru bagi Pemprov. Ia mencontohkan seperti di Papua, kebijakan PL sampai Rp 1 miliar sudah berlaku.
"Karena itu, Gapensi Sumut akan terus mengusulkan ini kepada Pak Gubernur Edy Rahmayadi. Ke DPRD Sumut juga mulai kita lakukan pendekatan, untuk bersama-sama mengusulkan kepada Gubernur Sumut dan juga pemerintah pusat," ujar Ketua Sanggam Bakkara.
Kemitraan
Selain itu, Gapensi Sumut juga menggarisbawahi mendesaknya memperkuat hubungan kemitraan dengan Pemprov Sumut, Pemkab, Pemko, dengan Aparat Penegak Hukum (APH), serta dengan perusahaan-perusahaan swasta nasional yang berinvestasi di Sumut.
"Jadi tidak ada yang ditinggalkan. Semua kita harus bermitra. Ini barang kali juga, untuk membantu perusahaan-perusahaan lokal di Sumut ini," ujar Ketua Sanggam Bakkara.
Gapensi Sumut, tambah Sanggam Bakkara, menyadari sektor jasa konstruksi tak bisa hanya mengandalkan satu unsur, atau pengusaha konstruksi saja.
"Kami melihat memang tantangan Gapensi ini semakin besar, makin berat. Justru itulah kita membangun kebersamaan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semua kontraktor anggota Gapensi, harus bersama-sama, harus bersatu membangkitkan semangat perjuangan itu," tambah Sanggam Bakkara.
Hal senada juga dikatakan Ketua Badan Pengawas Gapensi Sumut, Tiopan Manuasa Pardede. Ia mengatakan asosiasi jasa konstruksi tanpa bermitra dengan Pemprov, Pemkab/Pemko dan Pusat dan stakeholder lainnya, sama saja berjalan tanpa sasaran.
"Nggak ada apa-apanya asosiasi ini tanpa kemitraan dengan pemerintah. Kkrena UU Jasa Konstruksi mengatakan begitu, jadi kita kemitraan yang diharapkan seperti yang diamanahkan UU," ujar TM Pardede.
Gapensi Sumut, ujar TM Pardede lebih lanjut, akan memotori itu bersama asosiasi lain. "Itulah cerita yang dicetuskan Pak Bakkara dan Sekum, harus bertemu dengan Gubernur Sumut, supaya kita sampaikan bahwa kita ini adalah mitra utamanya. Di dalam Undang-undang dikatakan begitu. Good governance itu adalah jika antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat bersinergi melaksanakan pembangunan," tambah TM Pardede.
Terakhir Sekum Gapensi Sumut, Syamsuddin Waruwu, atau yang akrab disapa Ucok Kardon, menambahkan selama pandemi Covid-19, kontraktor kecil benar-benar terpuruk.
"Kami berharap kepada pemerintah untuk hadir bagaimana bangkit kembali pengusaha-pengusaha di Sumut, terkhusus pengusaha-pengusaha kecil. Janganlah jadi penonton di kampung sendiri," ujar Ucok Kardon.