Medanbisnisdaily.com - Medan. Kekecewaan atas batal tayangnya Bursa CPO Indonesia bulan Juli dan diganti kolaborasi dengan Malaysia, sudah diluar ekspektasi petani sawit Indonesia. Bagaimana tidak kecewa, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, berkali-kali menyebut bursa sawit atau crude palm oil (CPO) akan segera diselesaikan secepatnya. Ia menekankan bulan Juni paling lama bulan Juli tahun ini, agar Indonesia tidak perlu berpatokan kepada Bursa Malaysia dan Roterrdam, Belanda lagi.

Kekecewaan atas batal tayangnya Bursa CPO Indonesia bulan Juli dan diganti kolaborasi dengan Malaysia, sudah diluar ekspektasi petani sawit Indonesia. Bagaimana tidak kecewa, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, berkali-kali menyebut bursa sawit atau crude palm oil (CPO) akan segera diselesaikan secepatnya. Ia menekankan bulan Juni paling lama bulan Juli tahun ini, agar Indonesia tidak perlu berpatokan kepada Bursa Malaysia dan Roterrdam, Belanda lagi.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sudah beberapa kali menyindir, kenapa Indonesia yang notabene-nya adalah raja sawit malah mengikuti Belanda dan Malaysia.

Kalimat Mendag tersebut yang paling banyak beredar diberbagai media elektronik dan sudah menjadi ingatan petani sawit di tengah himpitan harga TBS yang selalu ambruk akibat tidak stabilnya harga CPO Indonesia hasil tender KPBN.

Kekecewaan ini memuncak karena sampai dengan akhir bulan Juli, tidak ada tanda-tanda peluncuran Bursa CPO sebagaimana dijanjikan oleh Mendag, Zulkifli Hasan. Bentuk kekecewaan ini sangat viral di media sosial petani sawit Indonesia, dengan berbagai argument dan sindiran.

Kekecewaan petani semakin menjadi-jadi ketika Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko, mengatakan, Bursa CPO Indonesia akan bekerjasama dengan Malaysia Derivatives Exchange (MDEX). Alasannya, Indonesia akan mati jika mencoba bersaing dengan MDEX.

Meski Indonesia produsen CPO terbesar, tapi MDEX sudah berjalan lebih dari 20 tahun dan sudah memiliki banyak pengalaman. Ia pun mengakui bahwa benchmark Bursa CPO Indonesia adalah MDEX di Malaysia sehingga pihaknya memilih jalur kolaborasi.

Penyataan Kepala Bappebti itulah yang membuat petani sangat terkejut. "Pernyataan ini diluar ekspektasi kami, diluar nalar kami alasan tersebut," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, Senin (31/7/2023).

Dikatakan Gulat, diberita-berita sebelumnya Mendag begitu berapi-api dan Kepala Bappebti mengatakan Indonesia tidak mau terus mengekor ke Malaysia dan Roterdam dan itu perintah Presiden. "Tapi tiba-tiba menjelang habis masa bulan Juli seperti janjinya, langsung berubah mengatakan akan berkolaborasi dengan Malaysia karena takut bersaing," kata Gulat.

Gulat mengatakan, perlu dicatat, Bappebti itu unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perdagangan. Jadi yang menjadi pertanyaan, kata Gulat, apakah statemen Kepala Bappebti tersebut sudah sepengetahuan Mendag?Karena beberapa hari lalu Pak Mendag masih yakin dengan statemen-statemen seperti beberapa bulan yang lalu yaitu Indonesia harus memiliki bursa sendiri dan tidak boleh lagi mengekor ke Malaysia dan Roterdam dan akhir Juli Bursa CPO akan tayang.

Ketua Apkasindo Sumut, Gus Dalhari Harahap, mengaku lebih kaget lagi atas keputusan tetap 'ngekornya' Indonesia ke harga CPO Malaysia. "Wah, batal lagi. Kalau alasannya Kepala Bappebti adalah karena MDEX sudah lebih berpengalaman sejak 20 tahun lalu, maka sepuluh tahun lagi akan kembali keluar pernyataan Kepala Bappebti bahwa MDEX sudah 30 tahun lebih berpengalaman dan tidak mungkin kita melawan, dan begitu seterusnya," katanya.

Gus mengatakan, sangat disayangkan 'nasionalisme' Kepala Bappebti, padahal petani sawit sudah dengan sabar menanti sampai akhir bulan Juli. "Tidak ada yang salah dengan Bursa CPO Indonesia. Semua harus dimulai dengan segala keunggulan Indonesia dan itu sudah cita-cita Presiden Jokowi sejak beberapa tahun lalu dan Menteri harus tegak lurus mewujudkannya," katanya.

Apalagi, tambahnya, PalmCo akan segera meluncur yang praktis CPO-nya Holding PTN tidak akan ditender lagi di KPBN karena semua produk CPO Holding akan diolah oleh PalmCo menjadi produk turunan CPO dan harga TBS petani pun akan merujuk ke harga Bursa CPO Indonesia. "Itulah harapan petani sawit Indonesia. Lah, masak harga TBS kami diserahkan ke kolaborasi, kan ngekor juga namanya itu? Ini sangat memalukan dan merendahkan," kata Gus.

Gus Dalhari meyakini bahwa perencanaan Bursa CPO Indonesia oleh Bappebti sudah masuk angin dan bermohon ke Mendag, terkhusus Presiden Jokowi supaya membatalkan rencana Kepala Bappebti tersebut. "Indonesia Merdeka tahun 1945, sudah 78 tahun lalu. Sementara Malaysia Merdeka tahun 1957, 66 tahun lalu, itupun hadiah dari Kerajaan Inggris. Masak kita kalah?" pungkas Gus.