Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) Rapidin Simbolon kembali tegaskan tidak terlibat tindak pidana korupsi yakni ikut menikmati dana covid-19, sewaktu menjabat sebagai Bupati Samosir, sebagaimana yang diberitakan dalam beberapa hari terakhir ini. Dikatakannya, hal itu juga sesuai dengan keterangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

"Jadi sudah tegas disampaikan Kejatisu bahwa saya tidak terlibat atau tidak ikut menikmati," kata Rapidin, Jumat (25/8/2023)

Sebelumnya, hal sama disampaikan Kasi Penkum Kejatisu Yos A Tarigan saat mendampingi kunjungan JAM Pidum dalam peresmian nominasi Restorative justice di Desa Salaon Tonga-tonga, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, Kamis (24/8/2023).

BACA JUGA: GMNI Laporkan Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon ke Kejatisu Minta Jadikan Tersangka

Kata Yos, setelah ditelisik, Kejati Sumut tidak menemukan adanya eks Bupati Samosir Rapidin Simbolon menikmati dana penanggulangan covid-19.

"Bahwa fakta di dalam penyidikan dan juga di persidangan, eks Bupati Samosir Rapidin Simbolon tidak ada temuan bahwa ia menikmati dana penanggulangan covid-19," kata Yos Tarigan.

Menurut Yos, sudah dilakukan penyidikan dan di persidangann juga diputus kemudian sudah inkrah.

BACA JUGA: Aliansi Mahasiswa Sumut Demo Desak Kejatisu Periksa Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon

"Fakta di dalam penyidikan, demikian juga dipersidangan tidak ditemukan bahwa eks Bupati Samosir Rapidin Simbolon menikmati dana penanggulangan covid-19," kata Yos.

Hasil penyidikan yang juga dilakukan oleh tim Pidsus Kejatisu, tidak ada muncul yang menyebabkan Rapidin Simbolon menikmati dana penanggulangan covid-19.

"Fakta penyidikan oleh tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan fakta di persidangan itu dicatat, namun hal itu tidak muncul. Maka saya tidak bisa berkomentar jauh tentang putusan Mahkamah Agung. Yang jelas fakta di penyidikan dan fakta di persidangan tidak ada muncul yang menyebabkan demikian," tandasnya.