Medanbisnisdaily.com - Medan. Progres proyek strategis jalan dan jembatan Sumut atau yang lebih dikenal proyek multiyears Rp 2,7 triliun yang diklaim sudah mencapai 56,89% hingga posisi 27 Agustus 2023, diragukan Partai Golkar Sumut.

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, , Viktor Silaen, tidak jelas apa yang menjadi indikator sehingga Dinas PUPR Sumut men-declare progres pekerjaan proyek multiyears Rp 2,7 triliun itu 56,89%.

"Katakanlah siap 60 persen. Ukurannya apa? Kita kan gak tahu. Karena kontraknya sampai saat ini kita gak tahu apa item-item dari pekerjaan itu. Gak terbuka," kata Viktor Silaen menjawab wartawan di Medan, Rabu (13/09/2023)

Apalagi, lanjut Viktor Silaen, masa target tuntasnya proyek jalan dan jembatan itu tinggal sekitar tiga bulan lagi, atau akhir 2023.

Anggota Komisi D DPRD Sumut itu memberi "warning" kepada PT Waskita Karya, PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar Utama (KSO), agar secepatnya menyelesaikan proyek tersebut agar penyelesaiannya tepat waktu.

"Seperti diketahui, batas kontrak pekerjaan proyek multiyears berakhir pada Desember 2023. Jika tidak selesai sesuai perjanjian, maka proyek "raksasa" ini dianggap gagal dan tentunya banyak yang bakal terjerat dengan kasus hukum," tegas Viktor Silaen.

Viktor Silaen juga tidak yakin dalam kurun waktu tiga bulan lagi, perbaikan jalan dan jembatan di Sumut akan tuntas dikerjakan. Ia beralasan masih banyak ruas jalan provinsi di sejumlah kabupaten/kota yang belum disentuh alias masih "hancur-hancuran".

"Yang dikatakan selesai itu jika semua item pekerjaan itu selesai. Misal pengaspalan badan jalan sekian meter. Misalnya ada cor beton untuk bangun jalan sekian meter. Ada misalnya pembuatan parit sekitar meter. Contoh ada pembangunan jembatan sekian unit, kan gitu. Ini sampai saat ini, untuk jembatan, yang saya dengar ada yang belum dipegang sama sekali. Gitu juga ruas jalan di Asahan-Labura," sebutnya.

Contoh lain, kata Viktor Silaen, yakni jalan dan jembatan provinsi di Ajamu sampai ke Dusun Seipinang, Desa Teluksentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan bagian dari paket proyek Rp 2,7 triliun, belum juga dikerjakan.

Begitu juga ruas jalan provinsi Gunung Sitoli menuju Nias Utara maupun dari ruas Jalan Gunung Sitoli menuju Nias Barat. Padahal di Km 27 kondisi jalannya sangat parah dan mengalami longsor, sehingga membutuhkan penanganan secara cepat, tapi sampai saat ini masih belum diperbaiki.

Selain itu, jalan provinsi yang menghubungkan Tarutung-Sipahutar dan Pangaribuan-Garoga, Tarutung-Sipahutar-Pangaribuan-Sipirok dan jalan provinsi di Sibuhuan menuju Tapanuli Selatan jalur Sosopan, masih dalam kondisi hancur lebur.

"Jika pun ada jalan provinsi yang sudah mulus dikerjakan, tapi hasilnya belum sesuai dengan kontrak kerja, misalnya drainase belum selesai atau masih sebagian dikerjakan, seperti jalan provinsi di Simalungun dan jalan sejajar Medan-Berastagi yang sebagian sudah diaspal, tapi drainase babak belur," tegas Viktor.

Berkaitan dengan itu, Viktor Silaen mendesak Kadis PUPR Sumut Marlindo Harahap untuk segera memberikan peringatan keras kepada PT WK dan perusahaan KSO (Kerja Sama Operasional) PT SMJ dan PT Pijar Utama agar menyelesaikan seluruh proyek multiyears sesuai kontrak perjanjian, yakni akhir Desember 2023 tuntas.

"Jika tidak mampu menyelesaikannya sesuai kontrak, ketiga perusahaan itu wajib dituntut membayar denda keterlambatan dengan pembayaran 100 persen dan segera putus kontraknya, karena dianggap tidak serius mengerjakan proyek yang kegunaannya memperlancar arus lalu-lintas perekonomian masyarakat," ujarnya.

Viktor Silaen juga meminta kepada Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, agar berhati-hati dalam membayar pekerjaan kepada perusahaan rekanan tersebut. "Karena ini kan sudah mau pembayaran. Harus diperhatikan betul dan pengerjaannya harus ditanggung jawabi oleh para rekanan," harapnya.