Medanbisnisdaily.com-Dairi. Puluhan massa dari Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi demo di Patung Kuda, Jakarta, Selasa (10/10/2023) siang.

Aksi yang dilakukan sekitar 25 orang dari PW SEMMI tersebut untuk menyampaikan kegagalan kepemimpinan Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu Berutu dan Wakil Bupati Jimmy AL Sihombing.

Kepada media, Arifatullah Manik selaku Ketua Umum PW SEMMI Sumut yang merupakan putra Dairi mengatakan, bahwa kepemimpinan Bupati Dairi Eddy Berutu Berutu dan Wakil Bupati Jimmy Sihombing gagal dalam mewujudkan Dairi yang unggul sesuai dengan visi-misi keduanya setelah terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Dairi.

"Kami menilai kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Eddy-Jimmy gagal dalam mewujudkan Dairi Unggul," kata Arif.

Disebutkannya, banyak sekali permasalahan dan program Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang gagal dan tak terwujud, di antaranya:

1. Di awal terpilihnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dairi, pasangan Eddy Berutu-Jimmy Sihombing menyampaikan akan membuat program utama untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan bantuan 1.000 beasiswa terhadap pelajar dan mahasiswa di Dairi. Namun hingga sampai saat ini program tersebut sama sekali tidak terlaksana.
2. Mengenai masalah kesehatan pasangan Eddy Berutu-Jimmy Sihombing mengatakan bahwa akan fokus membenahi dan meningkatkan standar dan kualitas fasilitas RSUD Sidikalang, sehingga masyarakat Dairi mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Namun hal tersebut hanya omongan semata yang tidak sesuai dengan realita, bahkan RSUD Sidikalang kewalahan menangani pasien diakibatkan fasilitas yang tidak memadai. Sehingga harus melakukan rujukan ke rumah sakit di kota Medan. RSUD Sidikalang juga telah memberikan pelayanan buruk, sehingga beberapa kasus kematian Balita saat melahirkan terjadi di RSUD Sidikalang.
3. Program kartu tani yang tidak berjalan.
4. Pembagian, distribusi pupuk serta bibit kepada petani yang tidak merata dalam pemberiannya, bahkan sempat ada kasus korupsi pengadaan bibit kopi yang sampai saat ini kasus masih berjalan di Kejaksaan Negeri Dairi.
5. Infrastruktur yang tidak tertata dengan baik, sehingga meningkatkan fasilitas prasarana gedung dan jalan di Kabupaten Dairi banyak yang rusak dan mempersulit masyarakat di desa dalam menjalankan aktivitas.
6. Ketidakharmonisan hubungan antara bupati dan wakil bupati, karena masing masing mementingkan kepentingannya masing masing.
7. Ketidakharmonisan bupati dan wakil bupati terhadap para anggota DPRD, sehingga banyak program yang diajukan bupati dan wakil bupati terhadap DPRD Dairi ditolak. Bahkan DPRD Kabupaten Dairi menolak LPj dan tidak ingin membahas P-APBD yang pada saat itu Silpa mencapai Rp 142 miliar.
8. Rutin melakukan rotasi kepala OPD dan Sekretaris Daerah, karena bupati tidak kompeten dalam menempatkan kepala OPD dan pimpinan kecamatan yang tidak sesuai dengan bidang dan keahliannya, sehingga hampir setiap tahun bupati melakukan rotasi pergantian dikarenakan mereka tidak paham apa yang harus mereka laksanakan.
9. Istri bupati dan wakil bupati diduga terlibat dalam kasus korupsi anggaran Sekretariat Daerah Bagian Umum yang sampai saat ini kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi sumut, dan informasinya Ibu Ketua TP PKK tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumut.

"Untuk itu SEMMI Sumut lantas memberikan raport merah terhadap Bupati dan Wakil Bupati Dairi atas kegagalan menjalankan roda pemerintahan yang jauh akan dari program Dairi Unggul," terang Arif.