Medanbisnisdaily.com - Medan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan, yakni dari 8,15% pada Maret 2023 menjadi 7,99% pada Maret 2024.

Dari sisi angka, jumlah penduduk miskin Provinsi Sumut pada Maret 2024 tercatat sebesar 1.228.000 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 12.000 jiwa dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1.240.000 jiwa.

Penurunan jumlah kemiskinan penduduk Sumut itu sekaligus menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat sebesar 9,03% pada tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (5/8/2024).

Kemudian Provinsi Sumut juga mencatat tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,78% pada Maret tahun 2023. Kondisi ini lebih baik dibandingkan capaian Maret tahun 2022 sebesar 1,41%.

Selain itu angka kemiskinan ekstrem Sumut, juga lebih baik daripada capaian nasional yang tercatat sebesar 1,12%, dimana jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Sumut tahun 2023 sebesar 118.420 jiwa, lebih rendah dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 212.810 jiwa.

"Sumatera Utara siap menjadi pelopor dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program ini sukses," ujar Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni.

Saat ini, ujar Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni lebih lanjut, Pemprov Sumut memiliki berbagai inovasi melalui program unggulan. Hal itu untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

Program unggulan itu di antaranya pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu, Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO), Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin.

Kemudian Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin, Bus Kesehatan Bergerak, Program Kelapa Muda (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya) dan bantuan Sarana Produksi (Saprodi) pertanian.

"“Kita juga sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap akselerasi verifikasi validasi Data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara," kata Fatoni.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari Kemenko PMK, kepala dinas terkait, dan perwakilan dari berbagai lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu kemiskinan. Rapat tersebut mendiskusikan mengenai berbagai tantangan dan solusi inovatif untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam rapat ini, berbagai program dan kebijakan strategis dibahas, termasuk peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Para peserta rapat juga sepakat untuk memperkuat data dan sistem informasi kemiskinan agar penanganan dapat lebih tepat sasaran.