Medanbisnisdaily.com - Medan. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, diduga tidak netral menjelang penyelenggaraan Pilgub Sumut 2024.

Karena dugaan itu, muncul desakan agar Agus Fatoni, yang juga Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu, dicopot dari jabatannya sebagai Pj Gubernur Sumut.

Hal tersebut didesak Presidium Satgas Anti Kecurangan Pilkada, Sutrisno Pangaribuan, kepada wartawan di Medan, Jumat (9/8/2024).

Dugaan ketidaknetralan itu menurut Sutrisno, dari safari politik yang dilakukan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dengan dengan kegiatan agama, yang seharusnya (jika dibutuhkan) digelar oleh Kakanwil Kementerian Agama Sumut.

Dijelaskan Sutrisno, Safari Dakwah dan Doa Keselamatan dalam rangka menyambut PON XXI Aceh- Sumut 2024 itu digelar di sejumlah kabupaten/kota dengan melibatkan ASN dan warga.

Safari Dakwah tersebut sudah digelar di sejumlah daerah, Medan, Binjai, Langkat, Asahan, Batubara, dan Tanjungbalai.

Dugaan politisasi kegiatan keagamaan tersebut terlihat dari keterlibatan kepala daerah yang telah mengantongi surat rekomendasi dari sejumlah Parpol untuk maju sebagai Bakal Calon Gubernur Sumut.

Bahkan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni secara sengaja memberi panggung kepada kepala daerah tersebut untuk menyapa warga.

Sementara Agus Fatoni, sama sekali tidak mengundang dan tidak memberi panggung kepada para mantan Gubernur Sumut, termasuk Edy Rahmayadi (Gubernur Sumut periode 2018-2023).

Padahal jika dukungan luas ingin didapat, maka para mantan Gubsu lah yang lebih pantas diberi kesempatan menyapa warga.

Lebih lanjut dikatakan Sutrisno, mantan Anggota DPRD Sumut itu, Agus Fatoni sejatinya meminta seluruh agama melakukan doa bersama di tempat ibadah masing- masing.

Bahkan seharusnya Agus Fatoni dapat melibatkan MUI, PGI, KWI, PWNU, PW Muhammadiyah, PW Al Wasliyah, PW Agama Hindu, Budha, Konghuchu, dan PW Penganut Aliran Kepercayaan TYME tingkat propinsi.

Sedangkan kegiatan doa bersama di tingkat kabupaten/ kota, dapat digelar di daerah masing- masing. Namun karena dugaan motif politik Agus Fatoni lebih dominan, akhirnya Agus mengambil tugas ulama dan Kakanwil Kementerian Agama Sumut, dengan menggelar safari dakwah.

Karena Agus Fatoni diduga membawa ASN dalam kegiatan politik praktis, maka Mendagri diminta segera mencopot Agus Fatoni Sebagai Pj Gubernur Sumut.

Sutrisno beralasan jika Agus Fatoni tetap dipertahankan, maka diduga akan ada mobilisasi dukungan politik dari ASN kepada calon gubernur tertentu. Merusak tatanan demokrasi dan mengorbankan ASN dan rakyat.

Kepada seluruh Pj Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Sumut, Sutriano mengatakan haru tetap menjaga netralitas ASN. Ia mendesak Mendagri melakukan evaluasi, mencopot dari jabatan Pj Kepala Daerah jika melakukan tindakan- tindakan yang bertentangan dengan prinsip netralitas ASN.

"Kami mengutuk Pj. Bupati/ Walikota yang tidak netral. Melakukan tindakan abuse of power dalam mendukung calon kepala daerah tertentu, baik mendukung calon gubernur maupun bupati/ wali kota," ujar Sutrisno.

"Kami mengutuk semua calon kepala daerah yang merusak, memanfaatkan, mengeksploitasi ASN dalam rangka memenangkan Pilkada," ujar Sutrisno.

"Kami mengutuk semua ASN yang dipaksa (terpaksa) tidak netral dalam Pilkada. Mereka yang merusak netralitas ASN layak dijadikan musuh negara, yang membawa negara ini menuju kehancuran dari dalam," tambahnya.

Pilkada sebagai pesta demokrasi rakyat, harus membawa kegembiraan dan berkah, bukan kutukan. Menurutnya pertarungan politik adalah kontestasi demokrasi yang suci jika dan hanya jika semua pihak jujur dan terbuka.

Karena itu, sebut Sutrisno lagi, para calon kepala daerah diminta berusaha membujuk dan merebut hati rakyat dengan ide, gagasan, dan program politik yang masuk akal.

"Hindari politik uang, politik sembako, eksploitasi SARA dan ikatan- ikatan primordial. Kita boleh berbeda pilihan politik, tetapi kita adalah saudara sebangsa," pungkasnya.

Sementara itu sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumut menegaskan tidak ada kepentingan politik dari Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dengan safari dakwah itu.

"Tidaklah, beliau murni bagaimana agar PON ini tersosialisasi di masyarakat sehingga harapannya semua terlibat mendukung suksesnya PON tahun ini di Sumut," jelas salah satu pejabat.