Medanbisnisdaily.com - Medan. Penjabat Gubernur Sumut, Agus Fatoni, didemo lagi. Kali ini massa dari Front Marhaenis Indonesia (FMI) Sumut, di depan Kantor Gubernur Sumut, Rabu (4/9/2024).

Mereka mengatakan masyarakat masih curiga kepada Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni, yang melakukan cawe-cawe dalam Pilkada Sumut. Massa meminta Agus Fatoni agar netral dalam Pilkada Sumut.

Aksi unjukrasa FMI Sumut hari itu diberi judul 'Tumbangkan Dinasti Politik Jokowi di Sumut Secara Demokratis'. Massa yang datang dilengkapi dengan sejumlah poster berisikan tulisan kecaman terhadap politik dinasti.

Di antara tulisan di poster berbunyi 'Tumbangkan Politik Dinasti Di Sumut'. Pj 'Gubernur Jangan Cawe-cawe Soal Pilkada'. 'PON Ajang Prestasi Bukan Unjuk Dinasti', dan sejumlah poster dan spanduk lainnya.

Presidium FMI Sumut Badia Sitorus, dalam pernyataan sikapnya menyebutkan beberapa hal tentang praktik dinasti politik yang sedang terjadi sekarang ini. Salah satunya tentang prilaku Presiden Jokowi yang membunuh lawan-lawan politiknya.

Caranya dengan manfaatkan kekuasaan dan keluarganya di pos-pos strategis di sistem pemerintahan Indonesia. Praktik dinasti politik ini dilakukan, agar Jokowi, tetap dilingkaran kekuasaan, dari pada mematuhi undang-undang.

Badia Sitorus mengatakan, petualangan politik Jokowi ini direncanakan dan diorganisir dengan rapi sampai ke Sumut. Semua itu dapat dilihat dari menantu Presiden Jokowi, yakni Bobby Nasution, mencalonkan sebagai Gubernur Sumut. Sedangkan untuk memenangkannya di Pilkada, ditempatkanlah Agus Fatoni, sebagai Pj Gubernur Sumut.

Dugaan ditempatkannya Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumut, hanya untuk mendukung Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumut, terlihat dari beberapa indikasi. Salah satunya adalah digantinya Pj Gubernur Sumut sebelumnya Hassanudin, kepada Agus Fatoni.

"Maka monopoli kekuasaan ini harus ditumbangkan di Sumut. Rakyat sering dimanipulasi dengan bantuan sosial, dengan memanfaatkan kesenjangan sosial dalam hajatan pesta demokrasi yang akan datang," kata Badia Sitorus.

Karena itu, menurut Badia, rakyat harus tahu kondisi ini. Rakyat juga harus'melek' politik dan rakyat harus menolak lingkar kekuasaan, seperti yang dilakukan keluarga Presiden Jokowi. "Karena itu Front Marhaenis Indonesia melawan, menolak, menyerukan dan menggugat keluarga Presiden Jokowi," tambahnya.

Adapun tuntutan dan imbauan yang disampaikan FMI Sumut dalam aksi hari itu, yakni, meminta masyarakat untuk secara khusus memonitor Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, yakni, agar dia bersikap netral dan menjalankan kerjanya sebagai abdi negara, bukan ikut-ikutan cawe-cawe dalam momentum Pilkada 2024.

Massa FMI Sumut juga mengingatkan Pj Gubernur Sumut dan pejabat-pejabat yang masuk sebagai panitia di pelaksanaan PON, untuk benar-benar fokus melaksanakan event nasional ini. Karena yang dibutuhkan rakyat pada PON ini adalah Sumut meraih juara umum, bukan melakukan cawe-cawe politik Pilkada.

Terakhir, FMI Sumut menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, yakni agar bersama-sama ikut menumbangkan kekuasaan dinasti politik keluarga Presiden Jokowi. Karena hal ini sangat berbahaya pada kesehatan nilai-nilai demokrasi, dan tidak lagi bersumberkan pada Pancasila.