Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Tiga tahun sudah Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakilnya Musa Rajekshah (Ijeck) memimpin Sumatera Utara (Sumut). Pasangan yang berobsesi menjadikan Sumut Bermartabat ini menuai apresiasi maupun kritik selama menakhodai Sumut. Kritikan salah satunya dilontarkan politisi PDIP yang juga mantan anggota Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu.
Menurut Sarma ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki di dua tahun terakhir kepemimpinan Edy-Ijeck. Antara lain soal tata kelola pemerintah di provinsi Sumut (pemprovsu) yang belum bersinergi dan efektif. Termasuk soal rangkap jabatan sejumlah pejabat teras di pemprovsu.
"Sampai saat ini masih banyak pejabat di pemprovsu yang rangkap jabatan. Padahal Sumut punya banyak SDM yang bisa memimpin satu dinas. Sebaliknya untuk pejabat eselon III entah kenapa pula sering dibongkar pasang," kata Sarma kepada wartawan, Senin (6/9/2021).
Soal tak sinergi itu, sambung Sarma, terlihat jelas saat penanganan pandemi covid-19 di Sumut. Menurut Sarma, meski pandemi sudah berlangsung tahun kedua, nyaris tak ada sinkronisasi antardinas.
"Pemprovsu masih bergerak secara sporadis dalam penanganan pandemi dan dampaknya di masyarakat. Misalnya soal bantuan yang diberikan, terkesan asal, karena tidak ada kelanjutan dan koordinasi siapa membantu apa. Juga soal pemberlakuan PPKM, kesannya hanya membubarkan kerumunan, tapi solusi atas kehilangan mata pencaharian masyarakat tidak ada," kata Wakil Ketua DPD PDIP Sumut ini.
Dikatakannya, jika pun pada tahun pertama pandemi mewabah, pemprovsu terlihat gamang, hal itu masih bisa dimaklumi. Namun untuk tahun kedua, harusnya penangannya sudah terkoordinasi dengan baik.
Soal pemberdayaan perempuan, khususnya kelompok ibu rumah tangga, juga luput dari perhatian Edy-Ijeck. Hal itu terutama terkait dengan adaptasi digital. Hal itu sangat terasa di bidang pendidikan, saat proses pendidikan harus berlangsung daring karena pandemi.
"Terus terang belajar daring hampir dua tahun ini, sangat tidak maksimal. Khusus bagi kaum ibu, hal ini sangat memberatkan. Sudah mereka harus membiasakan diri dengan teknologi digital, menyisakan waktu ekstra menemani anaknya belajar daring, juga mengeluarkan biaya ekstra untuk itu. Di saat yang sama kondisi ekonominya terpuruk. Pemberdayaan perempuan, khususnya ibu rumah tangga saat ini sangat penting, terutama dalam konteks digitalisasi yang saat ini sudah merangsek semua sendi kehidupan," kata Sarma.
Sarma berharap, di sisa periodenya, Gubernur Edy dan Wakil Gubernur Ijeck, bisa menuntaskan pekerjaan rumahnya yang masih menumpuk sehingga slogan Sumut Bermartabat bisa tercapai.
BACA JUGA: 3 Tahun Pimpin Sumut, Edy Rahmayadi Minta Maaf Belum Bisa Beri Terbaik
Melengkapi informasi, pada 5 September kemarin, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah atau Ijeck, genap 3 tahun memimpin Provinsi Sumatera Utara. Mereka dilantik Presiden RI, Joko Widodo, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023 di Istana Negara di Jakarta, 5 September 2018. Lalu apa yang sudah mereka perbuat untuk rakyat Sumut selama 3 tahun ini? Medanbisnisdaily.com punya catatan kinerja mereka. Inilah di antaranya yang telah dan belum terealisasi dihimpun dari berbagai sumber.
Di bidang pendidikan. Yang paling terlihat adalah naiknya tunjangan guru honorer SMA/SMK Negeri di Sumut dari Rp 40.000 per jam menjadi Rp 90.000. Kemudian mulai tahun 2021 telah diberikan Rp 35.000 per bulan untuk setiap siswa SMA/SMK dalam bentuk subsidi uang sekolah
Bidang kesehatan, antara lain dihadirkan layanan rumah sakit bergerak lewat mobil kesehatan keliling untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang jauh dari jangkauan fasilitas layanan kesehatan. Namun angka stunting di Sumut masih tinggi, yakni
Kemudian fokus saat ini adalah penanganan covid-19 di Sumut, dimana covid di Sumut saat ini secara umum relatif terkendali. Hingga Sabtu (4/9/2021), total terkonfirmasi positif 98.822 orang, sembuh 77.103 orang dan meninggal dunia 2.834 orang.
Bidang infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur Sumut tidak banyak berubah, khususnya jalan, jembatan dan irigasi yang ditangani Pemprov Sumut. Data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut (hingga April 2021) menunjukkan 82% dari total panjang di Sumut 3.005,65 km (kewenangan provinsi) dalam kondisi mantap (bagus dan sedang).
Bidang energi. Secara umum pasokan energi listrik, bahan bakar dan gas di Sumut dalam kondisi cukup. Salah satunya rasio elektrifikasi Sumut hingga Agustus 2021 naik dari 99,82% menjadi 99,99%.
Dan pada Februari 2021, dilakukan groundbreaking proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) kapasitas 2x800 MW di Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara.
Di bidang pertanian. Secara umum pasokan bahan pokok seperti beras, telur, cabai dan lainnya dalam kondisi cukup. Namun Sumut sejauh ini masih belum bisa memnuhi kebutuhan bawang merah untuk warganya, terutama bawang putih.
Data Dinas Pertanian Sumut menunjukkan produksi bawang Sumut 2021 ditarget sebanyak 29.807 ton, sementara kebutuhan 46.064 ton. Sedangkan produksi bawang putih ditargetkan 1.365 ton sedangkan total kebutuhan diprediksi 29.403 ton.
Di bidang peternakan. Populasi daging untuk konsumsi masyarakat seperti daging sapi, ayam, dan kerbau dalam kondisi cukup. Sementara daging babi dalam kondisi defisit karena menyusutnya populasi ternak babi akibat serangan virus ASF sejak tahun 2019.
Pertumbuhan ekonomi. Adapun pertumbuhan ekonomi Sumut tergerus karena pandemi, bahkan sampai kondisi minus (kontraksi) 1,07% pada tahun 2020. Namun pada triwulan II tahun 2021, BPS mencatatkan ekonomi Sumut mulai tumbuh 4,95% (yoy).
Pertumbuhan itu tidak terlepas dari serapan anggaran Pemprov Sumut yang hingga pertengahan tahun 2021 telah mencapai 40,30%. Serapan yang lebih tinggi serapan provinsi secara nasional 40,29% itu, bahkan diapresiasi Mendagri, Tito Karnavian.
Nilai ekspor Sumut (data BPS) pada tahun 2019 sebesar US$7,663 miliar, 2020 sebesar US$ 8,084 miliar dan Juli 2021 sebesar US$993,84 juta. Neraca perdagangan luar negeri Sumut sebesar bulan Juli 2021 mengalami surplus sebesar US$576,06 juta atau naik 40,78% yaitu dari bulan Juli 2020 yang hanya US$409,19 juta.
Di bidang ketenagakerjaan. Data BPS menunjukkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 7,479 juta orang, naik 129.000 orang dibanding Agustus 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik 0,72% poin. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 6,01%, atau turun 0,90% poin dibandingkan Agustus 2020, dan naik 1,30% poin dibandingkan Februari 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 7,030 juta orang, atau meningkat 188.000 orang dari Agustus 2020.
Lalu di bidang pemberantasan korupsi, Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Edy-Ijeck, belum berhasil memperbaiki citra buruk korupsi kepala daerah di Sumut. Bahkan hal itu diakui Gubernur Edy Rahmayadi, yang pada Juni 2021 menyebutkan Sumut naik ke peringkat 2 daerah terkorup di Indonesia.
Di bidang pariwisata. Provinsi Sumut terpilih sebagai tuan rumah Tourism Primotion Organization (TPO) tahun 2021, yakni pertemuan wisata negara-negara Asia Pasifik. Namun karena pandemi, Sidang TPO urung digelar secara tatap muka di Sumut hingga saat ini. Di sisi lain, Kaldera Toba resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dalam Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO, Juli 2020.
Di bidang ketersediaan air minum. Hingga saat ini, produksi air PDAM Tirtanadi Sumut baru bisa memenuhi kebutuhan air sebesar 7.200 l/d atau butuh 3.800 l/d lagi untuk memenuhi kebutuhan air minum 11.000 l/d.
Di bidang sosial, budaya, politik dan agama. Secara umum kehidupan sosial, budaya, politik dan agama di Sumut berlangsung baik. Kerukunan antarumat beragama masih terpelihara dengan baik.
Di bidang keolahragaan. Provinsi Sumut telah ditetapkan Menpora, Zainuddin Amali, sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XXI tahun 2024 bersama Provinsi Aceh. Cukup minim prestasi bergengsi yang dicatatkan atlet Sumut dalam 3 tahun belakangan ini.
Dan masih kental dalam ingatan masyarakat Sumut beberapa program yang dijanjikan Gubernur Edy Rahmayadi. Di antaranya rencana pembangunan Jalan Tol Dalam Medan (Medan Intra Urban Toll Road/MIUTR) sepanjang 30,97 km.
Studi kelayakan pengusahaan jalan tol telah dicanangkan pada tahun Agustus 2019, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda dimulainya proyek fantastis itu. Gubernur Edy pada Maret 2021 mengatakan proyek dengan nilai investasi Rp 7 triliun itu, ditunda karena pandemi covid-19.
Kemudian Gubernur Edy Rahmayadi telah melakukan groundbreaking Kawasan Sport Center Sumut, pada Agustus 2020. Sport Center Sumut untuk kepentingan PON Sumut-Aceh 2024. Di sana akan dibangun stadion dan venue-venue olahraga, yang juga akan dilengkapi pusat bisnis. Di kawasan itu juga dijanjikan Gubernur Edy pembangunan Rumah Sakit Haji bertaraf internasional. Meski hingga saat ini belum ada rencana menunda pembangunannya, namun masih belum dimulai pembangunan konsruksinya. Pemprov Sumut selama ini masif fokus dalam pengembalian lahannya, yang merupakan lahan eks HGU PTPN 2.
Satu lagi janji Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, yang kini diingat betul masyarakat, yakni rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi sepanjang 38,5 km, yang juga dilengkapi Light Rail Transit (LRT).
Pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemprov Sumut di Medan, April 2021, Gubernur Edy bahkan menegaskan rencana itu bukan sekedar mimpi. Diharapkan pembangunnnya bisa dimulai tahun 2022.