Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menganggap kondisi ekonomi pada kuartal II-2017 stabil. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi RI tumbuh 5,01%, sama seperti kuartal sebelumnya.
"Kinerja ekonomi Indonesia triwulan kedua ini bisa dikatakan stabil, namun terbuka peluang untuk ditingkatkan," kata Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/8/2017).
Laporan itu juga menunjukkan telah terjadi perlambatan pada pertumbuhan ekspor, yang hanya mencapai 3,36%. Sedangkan pada triwulan 1-2017 angkanya cukup tinggi, yaitu 8,21% (YoY). Sementara faktor pendorong pertumbuhan lainnya bergerak positif.
Pada kuartal kedua tersebut, belanja pemerintah juga tampak belum maksimal. Kendati tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya, namun dibandingkan triwulan II-2016 justru -1,93%. Sementara triwulan I-2017 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh 2,68%.
"Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah harus mendorong perdagangan agar ekspor kita dapat tumbuh positif," ujar Arif
Untuk mendukung kinerja ekspor tersebut, pemerintah harus lebih mendorong diplomasi perdagangan melalui perwakilan-perwakilan Indonesia di negara sahabat. Melalui diplomasi tersebut, diharapkan mampu meningkatkan ekspor baik secara langsung maupun kerja sama perdagangan (counter trade).
"Pemerintah juga jangan sungkan memberikan insentif ekspor pada dunia usaha agar ekonomi dalam negeri ikut bergairah. Terutama bagi industri yang menggunakan tenaga kerja besar," paparnya.
Untuk mendukung peningkatan dunia usaha di sektor riil tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan dukungan yang kondusif. Dengan harapan, kondisi tersebut mampu menjadi pengungkit gairah dunia usaha.
Bergairahnya dunia usaha akan memberikan dampak lanjutan yang sangat positif. Misalnya, kata Arif, penyerapan tenaga kerja, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta potensi meningkatnya penerimaan negara.
"Jangan sampai ada kebijakan yang kontra produktif dalam upaya mendukung dunia usaha," ujarnya, mengingatkan. (dtf)