Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Delapan orang anggota delegasi Kenya dipimpin Penasihat Teknis Sekretaris Kabinet Muo Hamisi Williams berpartisipasi dalam studi banding ke Indonesia. Mereka mempelajari pengalaman Indonesia dalam perencanaan kebijakan Ketahanan Pangan dan Nutrisi serta implementasinya dalam sistem pemerintahan desentralisasi.
Delegasi Kenya juga terdiri dari ahli senior dari satuan tugas penyusunan rancangan Strategi Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Transformasi yang baru, serta perwakilan dari berbagai departemen di Kementerian Pertanian, Perikanan dan Peternakan, perwakilan dari Dewan Gubernur dan perwakilan dari pemuda.
"Cukup berkesan bagi kami saat mempelajari mekanisme koordinasi antar sektor dan antar kementerian yang kuat yang dimiliki Indonesia, dan bagaimana level pemerintah yang berbeda (Nasional, Provinsi dan Kabupaten) berhasil memberi layanan yang harmonis sampai ke level petani," ujar Muo Hamisi Williams, dalam keterangan tertulis Perwakilan FAO di Indonesia, Senin (2/10).
Konstitusi Kenya yang disahkan pada Agustus 2010, menempatkan Kenya di jalur transisi dari sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi. Pemilihan Umum pada Maret 2013 menandai dimulainya proses desentralisasi di negara tersebut, bersamaan dengan penetapan 47 pemerintah daerah baru dengan gubernur terpilih dan dewan daerah.
Meski Kenya telah melakukan banyak sekali langkah positif menuju implementasi sistem pelimpahan wewenang, transisi dan perubahan institusi masih menghadapi tantangan koordinasi dan pelaksanaan layanan pertanian dan layanan lain yang sudah banyak dilimpahkan. Dalam konteks ini, Kementerian Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kenya berupaya belajar dari pengalaman dan pengetahuan di negara-negara lain yang telah berhasil melakukan transisi ke sistem pemerintahan desentralisasi.
"Pada bulan Februari, Menteri Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kenya bertemu dengan Direktur Jenderal serta koordinator program strategis dan direktur divisi di Roma untuk mendiskusikan cakupan studi banding. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, kami kemudian dihubungi oleh kementerian yang menyarankan tur untuk memahami dengan lebih baik pertanyaan tentang pelimpahan wewenang," kata Pejabat Kebijakan Senior di FAO Kenya dan koordinator studi banding, Mulat Demeke.
Studi Banding ini diatur dalam kerangka program "Dampak Ketahanan Pangan dan Gizi, Ketahanan, Keberlanjutan dan Transformasi (FIRST) yang didukung FAO dan Uni Eropa, yang bertujuan menyediakan mekanisme asistensi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi dan pertanian berkelanjutan.
"Indonesia memulai proses desentralisasi pada tahun 1998, dan memiliki pengalaman panjang dalam melaksanakan sistem desentralisasi. Kerja Sama Selatan-Selatan adalah mekanisme yang sangat baik bagi negara-negara berkembang untuk berbagi pengetahuan, dan menyesuaikan pengalaman yang telah berhasil di satu negara untuk diterapkan negara lain," jelas Pejabat Program di Divisi Kemitraan dan Kerja Sama Selatan-Selatan, Athifa Ali.
Selama kunjungan tersebut, delegasi bertemu dengan sejumlah pihak termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Urusan Logistik (BULOG).
Delegasi Kenya juga mengunjungi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan bertemu dengan pejabat daerah terkait mulai dari perencanaan, sektor pertanian, ketahanan pangan, peternakan, hortikutura, dan perikanan, institusi pertanian dan peternakan sekaligus para petani.
Anggota delegasi melakukan konsultasi mendalam dan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman mereka tentang sistem perencanaan provinsi dan nasional, dan bagaimana pemerintah di level yang berbeda bekerja sama. Secara khusus, delegasi mempelajari Program Khusus Pemerintan Indonesia tentang Swasembada beras, jagung dan kedelai (dikenal dengan UPSUS PAJALE), dan bagaimana program dijalankan dari kebijakan menjadi implementasi, dan bagaimana pemerintah di level yang berbeda bekerja bersama untuk berkontribusi dan mewujudkan tujuan ketahanan pangan nasional.
Pengetahuan dan pengalaman yang didapat akan didokumentasikan sebagai publikasi utama sebagai materi referensi tentang pelimpahan wewenang dan koordinasi implementasi kebijakan.
"Kami mempersiap diri untuk mempresentasikan temuan kami kepada Pemerintah kami dan kami menargetkan untuk menggunakan hasil studi banding ini dalam formulasi Strategi Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Transformasi (ASGTS) yang saat ini dalam tahap finalisasi," kata Williams. (dtf)