Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Banda Aceh. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar dapat mengesahkan APBA Tahun 2018 tepat waktu. Sehingga realisasi anggaran pembangunan dapat berjalan maksimal.
Hal itu disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam DPD IMM Aceh saat menggelar unjukr asa di halaman depan gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Jumat (24/11/2017).
Dalam aksi ini mahasiswa membawa sejumlah alat peraga seperti pengeras suara, spanduk dan bendera. Aksi ini juga mendapatkan pengalawan ketat dari pihak kepolisian Polresta Banda Aceh dan Satpol PP.
“Kami meminta Pemerintah dan DPR Aceh agar pengesahan APBA 2018 dilakukan tepat waktu. Ini demi mensejahterakan rakyat Aceh,”kata Koordinator Aksi, Khairul Azmi dalam orasinya.
Ia menjelaskan, sebelumnya Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sudah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 kepada DPRA pada 1 Agustus 2017. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan sejauh mana pembahasan APBA 2018 yang sudah dilakukan.
Seharusnya, katanya, DPR Aceh sudah melangkah jauh membahas pengesahan APBA 2018, seperti yang diharapkan Pemerintah Aceh dan masyarakat agar nantinya realisasi anggaran tahun depan dapat dilaksanakan tepat waktu. Jika pengesahan dilakukan tepat waktu, maka seluruh kegiatan pembagunan dapat berjalan optimal dan lebih efektif, sehingga tidak terkesan dipaksakan.
“Mengingat, APBN 2018 sudah disahkan pada 25 Oktober 2017, maka seharusnya DPRA juga mengesahkan APBA 2018 selambat-lambatnya Desember ini. Jika tidak, Aceh akan kembali telat merealisasikan anggaran pembangunan Aceh,”ungkap Khairul Azmi.
Menurut dia, pengesahan anggaran selama ini sering terlambat dan selalu dipaksakan penyelesaian kegiatannya dalam waktu singkat. “Ini menjadi contoh yang tidak baik dipertontonkan setiap tahun oleh DPRA.
“Apabila keterlabatan pengesahan terjadi lagi, maka ini membuat citra DPRA semakin buruk di mata rakyat, DPRA harus berbenah dari yang sebelumnya,”ungkap Khairul Azmi.
Dalam RAPBA 2018, jelas Khairul Azmi, anggaran yang harus dibahas mencapai Rp 14 triliun lebih. “Anggaran sebesar ini tidak bisa dibahas dalam waktu dua hingga tiga hari, karena itu membutuhkan waktu yang lama jika ingin melihatnya secara teliti agar penggunaannya tepat sasaran,”terangnya.