Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Bendungan yang dibangun merupakan bagian dari 49 bendungan baru yang diprogramkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Walil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Biaya pembangunan tujuh bendungan tersebut Rp 5,9 triliun. Sangat penting bagi masyarakat NTT yang kerap mengalami kekurangan air," kata Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, di Kupang, Selasa (9/1).
Empat bendungan nantinya akan berada di Pulau Timor yakni Bendungan Raknamo, Rotiklot, Manikin, dan Kolhua. Sedangkan tiga lainnya berada di Pulau Flores yakni Bendungan Napun Gete, Temef dan Mbay.
Dari tujuh bendungan, satu bendungan telah selesai yaitu Raknamo, 3 bendungan dalam tahap konstruksi yaitu Rotiklot, Napun Gete dan Temef serta 3 bendungan dalam tahap perencanan dan persiapan yaitu Mbay, Manikin dan Kolhua.
Bendungan Raknamo dimulai pembangunannya (groundbreaking) oleh Jokowi pada tanggal 20 Desember 2014 dan akan diresmikan pada 9 Januari 2018. Penyelesaian pembangunan bendungan ini lebih cepat 13 bulan dari target semula yakni Januari 2019.
Proses yang cepat dimungkinkan karena pengadaan lahan berjalan lancar atas dukungan penuh dari masyarakat NTT, kondisi jalan akses yang baik, sehingga mobilisasi alat berat mudah dilakukan dan dapat bekerja hingga tiga shift sehari.
Setelah Raknamo, berikutnya akan selesai Bendungan Rotiklot dengan kapasitas 3,2 juta meter kubik pada Maret 2018 atau lebih cepat 8 bulan dari jadwal semula.
"Bendungan Rotiklot berada di Atambua Kabupaten Belu. Daya tampungnya relatif kecil karena daerahnya sangat kering," kata Imam Santoso.
Lalu, Bendungan Napun Gete berkapasitas tampung 6,9 juta meter kubik ditargetkan selesai tahun 2020, sementara Bendungan Temef dengan kapasitas tampung 56 juta meter kubik dengan target selesai tahun 2022.
Selain bendungan, Kementerian PUPR juga membangun embung di NTT. Dalam kurun waktu 2015-2017 telah dibangun embung di 288 lokasi dengan biaya Rp 665,2 miliar. Tahun 2015 dibangun di 136 lokasi dengan biaya Rp 245,6 miliar. Tahun 2016 sebanyak 101 lokasi dengan biaya Rp 257,8, 2017 di 27 lokasi dengan biaya Rp 129,5 miliar.
Tahun 2018 akan dilanjutkan pembangunan embung di 24 lokasi dengan biaya Rp 32,04 miliar. Kementerian PUPR juga merealisasikan program penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku melalui pembangunan 278 sumur bor dengan biaya Rp 256,08 miliar.
Tahun 2015 dibangun 52 sumur bor dengan biaya Rp 34,1 miliar. Tahun 2016 sebanyak 81 sumur bor dengan biaya Rp 45,3 miliar. Tahun 2017 dibangun 75 sumur bor dengan biaya Rp 97,6 miliar. Tahun 2018 diprogramkan 70 sumur bor, biaya Rp 78,6 miliar.(dtf)