Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Cirebon. Panwaslu Kota Cirebon memeriksa dua kader PKS yang diduga terlibat praktik mahar politik antara PKS dengan Brigjen (purn) Siswandi.
Kedua kader PKS tersebut yakni Sekretaris Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi DPW PKS Jawa BaratAhmad Azrul Zuniarto dan Deni Siswanto kader PKS Kota Cirebon. Pemeriksaan terhadap Azrul dan Deni sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WIB di kantor Panwaslu Kota Cirebon yang berada di Jalan Penamparan, Rabu (24/1/2018).
Kedua kader itu kompak membantah adanya dugaan praktik mahar politik yang dilakukan PKS. Azrul mengatakan selama berkomunikasi dengan Siswandi dan Bob Hasan tak ada perbincangan yang mengarah pada permintaan mahar politik. Azrul hanya ingin menjembatani Siswandi ke DPP terkait rekomendasi PKS terhadap Siswandi.
"Waktu itu Pak Sis mengaku sudah bertemu dengan majelis syuro PKS kepada saya. Tapi, ba'da maghrib saya mendengar kabar DPP sudah memutuskan untuk abstain. DPP tak memberikan rekomendasi," ucapnya usai diperiksa Panwaslu Kota Cirebon.
Dalam komunikasinya dengan Siswandi, Azrul sepakat untuk menunggu kedatangan Siswandi di Stasiun Cirebon. Dikatakan Azrul saat berkomunikasi dengan Siswandi, Siswandi sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon pada Rabu (10/1/2018) jelang penutupan pendaftaran bakal calon.
"Saya ingin temuin Pak Sis, kalau sudah ketemu rencananya mau nelpon ke Jakarta (DPP) bareng-bareng soal rekomendasi. Waktu itu, saya sudah dengar tak ada rekomendasi. Kami semua kage. Dan, komunikasi dengan Siswandi itu tak ada kaitannya dengan nominal Rp 500 juta, saya tak terlibat soal itu," ucap Azrul.
Azrul yang saat itu janjian dengan Siswandi untuk bertemu di stasiun pun gagal. Azrul juga mengaku sempat berkomunikasi dengan Deni Siswanto, kader PKS yang saat itu sudah berada di kantor DPD PKS Cirebon untuk menemui Siswandi.
"Deni juga bukan siapa-siapa, hanya kader. Hanya diminta bantuan. Deni hanya menyampaikan tugasnya, dan itu pun tak mengubah rekomendasi. Di situ tidak ada pembahasan soal mahar, permintaan mahar, kesepakatan mahar, dan tidak pernah ada eksekusi mahar," ucapnya.
Di tempat yang sama. Deni Siswanto mengaku saat menemui Siswandi dirinya tak berani menjawab soal ada tidaknya rekomendasi. Karena, menurutnya terkait rekomendasi bukanlah kewenangan dirinya.
"Waktu itu Pak Sis menanyakan soal rekomendasi. Saya bilang di Jakarta, kalau mau tahu saya bilang lebih baik nanya ke Haji Karso (Ketua DPD PKS Kota Cirebon)," ucapnya.
Ia juga membantah tak pernah berbicara soal mahar politik kepada Siswandi dan Bob Hasan. Namun, ia mengaku ada perbincangan yang mengarah pada biaya operasional untuk pemenangan pilkada.
Bahkan, ia juga menampik tak pernah menyebut angka Rp1,5 miliar. Namun, menurutnya, saat berbincang santai terkait pemenangan pilkada banyak yang menyebut soal angka tersebut. "Rekomendasi kan tak ada. Kalau tak ada apa yang mau ditawarkan. Saya gak bilang soal mahar. Waktu itu saya ngobrol santai soal dana pemenangan, ngobrol biasa saja. Ya angka itu (Rp1,5 miliar) banyak yang nyebut. Mungkin salah persepsi saja," tutupnya. (dtc)