Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Tokyo. Seorang pejabat Kementerian Keuangan Jepang yang terseret skandal kronisme penjualan tanah negara terkait Perdana Menteri Shinzo Abe, ditemukan tewas. Dugaan mencuat pejabat ini tewas bunuh diri.
Dilaporkan media lokal Jepang, Jiji Press dan Kyodo News, seperti dilansir AFP, Jumat (9/3/2018), pejabat yang tidak disebut namanya ini ditemukan tewas di rumahnya di Kobe, Jepang bagian barat, pada Rabu (7/3) waktu setempat. Identitas pejabat yang tewas tidak dirilis ke publik.
Sejumlah sumber kepolisian setempat menyebut polisi tengah menyelidiki dugaan bahwa pejabat keuangan itu tewas bunuh diri. Belum ada keterangan resmi dari Kepolisian Jepang terkait insiden ini.
Laporan media-media lokal menyebut pejabat yang tewas ini berada di jantung skandal penjualan tanah milik negara dengan harga diskon kepada orang dekat PM Abe. Pejabat itu disebut bertanggung jawab atas penjualan sebidang tanah di Osaka tahun 2016 lalu, dengan harga di bawah nilai pasar. Sebidang tanah milik negara itu dijual kepada pengelola taman kanak-kanak yang disebut-sebut dekat dengan istri PM Abe, Akie.
Skandal kronisme ini pertama mencuat pada Februari lalu dan menyeret PM Abe yang telah menyangkal dirinya melakukan pelanggaran hukum.
Laporan berbagai media lokal Jepang menyebut sebidang tanah itu dijual sekitar sepersepuluh dari harga pasar. Sedangkan pengelola taman kanak-kanak (TK) yang dibangun di atas tanah bermasalah itu, mengumumkan rencana untuk menjadikan istri PM Abe sebagai Kepala Sekolah kehormatan bagi Sekolah Dasar (SD) yang akan dibangun di tanah yang sama.
Dalam pernyataannya, PM Abe menyebut istrinya sebenarnya enggan menerima posisi Kepala Sekolah kehormatan dan telah mundur dari posisi itu.
Pekan lalu, tudingan baru mencuat soal berbagai dokumen penjualan tanah yang dipegang Kementerian Keuangan telah direkayasa sebelum diajukan ke parlemen Jepang. Tudingan itu melumpuhkan parlemen Jepang dalam beberapa hari terakhir, dengan kelompok oposisi melakukan boikot.
Pihak oposisi menuding para pejabat kementerian menyembunyikan sejumlah dokumen penting dan berkolusi untuk menutup-nutupi skandal ini. (dtc)