Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - TKI asal Bangkalan Zaini Misrin dieksekusi mati di Arab Saudi. Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengucapkan duka cita kepada keluarga Zaini.
Pertama-tama saya sampaikan belasungkawa kepada keluarga beliau di Bangkalan. Sudah saya instruksikan kepada pengurus PKB di sana untuk mendatangi rumah keluarganya dan membantu persiapan tahlilan di sana.
Semoga keluarga tabah dan sabar dalam musibah ini," demikian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (19/3/2018). Setelah diputus bersalah oleh pengadilan tingkat pertama, Zaini naik banding ke mahkamah banding dengan didampingi KJRI Jeddah.
Namun kalah karena permohonan pengampunannya ditolak mahkamah banding, kasasi dan Raja Salman. "Kasus ini telah ada sejak 2004. Pendampingan dan advokasi dilakukan. Ketika saya menjadi Menakertrans, kita juga telah bersurat kepada raja, mengirimkan nota diplomatik, lobby, menyediakan penterjemah, visit berkali-kali ke penjara, dan berbagai upaya lainnya.
Pak Jokowi pun begitu. Tapi masih gagal," kata Cak Imin. Cak Imin mengkritik sikap raja Salman yang tidak mengindahkan upaya-upaya Indonesia untuk membebaskan warganya sejak 2008.
"Dua presiden lho yang meminta. Raja Salman juga pernah ke sini, disambut kurang megah apa oleh Pak Jokowi. Tapi tak mengubah apa-apa dari Raja. Rasa persahabatan dan hormat yang kita tunjukkan diabaikan," demikian Cak Imin.
"Paham kan mengapa saya memoratorium penempatan TKI ke Saudi sejak 2011? Paham kan sekarang? Memang ada perbedaan kultur, politik dan sistem hukum yang terlalu njomplang antara kita dan mereka. Belum lagi TKI kita yang ke sana mayoritas low skill.
Jadi rentan dan rapuh dalam situasi negara yang peradabannya, yah seperti itulah," tambah tokoh yang digelari Panglima Santri ini dengan raut wajah kesal.
"Moratorium penempatan TKI Rumah Tangga ke Saudi itu sudah saya kalkulasi betul. Bukan buat gagah-gagahan, atau sok heroik.
Mestinya diteruskan menjadi penutupan permanen oleh pemerintah saat ini. Biar TKI yang middle dan high skill saja yang ditempatkan," tuturnya.
"KJRI Jeddah juga saat Zaini ditangkap, mengaku tidak mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari Otoritas Saudi. Ya iyalah. Mereka memang saat itu tidak mau menandatangani MCN (Mandatory Consuller Notification).
Mereka nggak terikat kewajiban untuk menginfo kepada kita apa yang terjadi pada warga kita di sana. Ini sikap politik yang tidak bersahabat, tidak setara dari Saudi kepada Indonesia. Ini belum tuntas makanya penutupan permanen jadi masuk akal," tutup Cak Imin. dtc